MediaMerdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan tugas dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI, badan ekspor khusus baru yang dibentuk Pemerintah.
Menko Perekonomian menyebut bila PT DSI nantinya bakal mengelola ekspor tiga komoditas sumber daya alam (SDA) RI meliputi batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
“Tujuannya demi perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis. Sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan, dan mengurangi atau menghilangkan trade misinvoicing,” katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).
Menko Airlangga menyebutkan bila selama ini perdagangan ekspor Indonesia terjadi praktik under invoicing atau manipulasi dari harga sebenarnya. Ia mencontohkan, ekspor RI tercatat 16-17 miliar Dolar AS, tapi data yang dipegang Amerika Serikat justru 20 miliar Dolar AS.
“Demikian pula bersama China, kita menyebutkan trade kita sekitar 110-115 (miliar Dolar AS). Sedangkan mereka total trade-nya bersama kita 130-140 (miliar Dolar AS). Jadi memang ada perbedaan,” lanjutnya.
Oleh lantaran itu Pemerintah memerlukan BUMN ekspor baru yang diklaim Airlangga dapat mendorong stabilitas nilai tukar pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta mendorong bargaining position ataupun nilai tukar.
Beroperasi penuh 1 Januari 2027
Airlangga lalu menerangkan bila ekspor komoditas SDA dari PT DSI dilakukan secara dua tahap.
Tahap pertama, para korporasi masih dibolehkan menjalankan ekspor ke luar negeri. Namun dokumen soal ekspor mesti diserahkan ke PT DSI.
Tahap pertama ini akan berlaku selama tiga bulan dan berlaku selama periodisasi hingga 31 Desember 2026. Sedangkan tahap kedua ekspor akan dilakukan menyeluruh oleh PT DSI pada 1 Januari 2027.
Airlangga makin lanjut menerangkan kebijakan ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama antara Pemerintah dan pengusaha. Ia juga mengonfirmasi Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha.
“Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pihak pemerintah menjalankan penataan agar kue ekonomi ini dapat dinikmati secara berkelanjutan. Nah tentunya kepada para pengusaha itu diminta demi dapat juga mengatur periode transisi dan juga kontrak-kontrak itu demi juga dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
