MediaMerdeka.com – Riuh rendah ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat belakangan ini tidak cuma dipenuhi oleh deretan jaksa dan penasihat hukum.
Di sudut-sudut kursi pengunjung, tampak pemandangan tak biasa, jaket-jaket hijau khas pengemudi ojek online (ojol) Gojek sesekali terlihat hadir mengawal jalannya persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Nadiem, sang pendiri startup decacorn yang kini duduk di kursi pesakitan, tengah menyikapi tuntutan berat 18 tahun penjara atas dugaan kasus mega korupsi pengadaan gawai Chromebook periode 2020–2022 yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah.
Kehadiran dan arus dukungan dari seuntukan komunitas driver terhadap “mantan bos” mereka memicu perdebatan di akar rumput.
Di satu sisi, ada romantisasi sejarah bahwa Nadiem merupakan sosok yang membuka keran lapangan kerja baru untuk jutaan orang. Namun di sisi lain, realitas pahit di aspal jalanan berbicara sebaliknya.
Menanggapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menilai solidaritas yang coba dibangun demi mendukung Nadiem di tengah kasus korupsi ini merupakan langkah yang salah alamat, ironis, dan tidak produktif untuk perjuangan kesejahteraan para driver itu sendiri.
Pun membeberkan bahwa dukungan yang diberikan seuntukan komunitas pengemudi ojol kepada Nadiem Makarim mencerminkan sebuah “paradoks psikologis dan sosial”.
Para mitra pengemudi seolah lupa bahwa dalam sistem hubungan kemitraan yang dibangun selama ini, posisi mereka kerap berada di titik teramat rentan.
“Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan, justru menggalang simpati demi seseorang yang sedang menyikapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun, relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem bersama para driver tidak sempat benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat,” ujar Yanuar di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Yanuar bilang, secara historis maupun struktural, para pengemudi ojol mandiri dalam membiayai seluruh operasional mereka. Mulai dari pembelian dan perawatan motor, bahan bakar, ponsel, hingga kuota internet, seluruhnya keluar dari kantong pribadi.
“Hampir tidak ada fasilitas layanan proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka merupakan buruh yang dilabeli ‘mitra’ agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku,” kata Yanuar.
Monopoli Digital
Lebih jauh, Yanuar membedah bahwa dampak dari kebijakan pengadaan Chromebook di masa kepemimpinan Nadiem memiliki implikasi yang jauh makin sistemik dan berbahaya untuk kedaulatan digital bangsa, bukan sekadar kerugian nominal proyek.
Kebijakan tersebut dinilai menyerahkan karpet merah untuk raksasa teknologi global, Google, demi menguasai pasar domestik secara masif.
More Read
“Bayangkan keuntungan besar yang didapatkan Google yang kini menguasai pasar Indonesia hingga mencapai 50 juta pengguna aplikasi Chrome. Ketika ekosistem Chromebook ini dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi Chrome Device Management (CDM) wajib digunakan. Dampaknya, setiap harga komando CDM per unitnya mengalir langsung sebagai keuntungan bersih untuk Google,” urai Yanuar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
