MediaMerdeka.com – Cita-cita reformasi lahir dari kepercayaan masyarakat sekitar pada nilai-nilai demokrasi. Karena itu, kepercayaan masyarakat sekitar terhadap cita-cita reformasi sepantasnya juga menjadi ruh untuk setiap periode pihak pemerintahan.
Namun, pandangan berbeda disampaikan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai ada ketidakpercayaan terhadap masyarakat sekitar, serta perlunya adanya pihak yang didiskualifikasi dalam situasi politik pada saat ini.
“Kondisi ini mengingatkan kita pada situasi pada 1998, ketika kegelisahan yang sama dihadapi Soeharto. Lalu diambil keputusan step down (pengunduran diri), lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang merusak arah gerakan kalangan akademisi pada waktu itu,” ucapnya.
Ia menerangkan, semasih belum reformasi, ideologi kalangan akademisi saat itu merupakan “revolusi”. Kemudian istilah “reformasi” — yang menurutnya memiliki makna makin lembek — menggantikan “revolusi”.
Rocky menerangkan, revolusi berarti perubahan kimia dan kualitatif yang bersifat total. Sedangkan reformasi merupakan perubahan fisika yang berfokus pada perubahan ciri-ciri.
“Jadi kita tidak berhasil mempertahankan genealogi (asal-usul) dari gerakan ini,” katanya dalam acara “Terus Terang Goes to Campus UII Yogyakarta #1”, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Jumat (22/5/2026).
Keluar dari Orde Baru?
Ia membeberkan adanya transisi demokrasi yang terhambat lantaran situasi pada saat ini telah keluar dari Orde Baru, namun masih belum berani masuk ke “rumah demokrasi”.
“Karena di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok,” katanya, sebagai penjelasan atas ketidakberanian tersebut.
Bagi Rocky, pada saat ini terdapat gejala creeping militarism. Ia menyinggung pengiriman batalion teritorial pembangunan aparat TNI yang sukses menurunkan tingkat kejahatan begal.
Ia menilai hal tersebut masih berada dalam koridor keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar yang menjadi kewenangan Polri, bukan aparat TNI. Menurutnya, adanya ketakutan di masyarakat sekitar menciptakan kehadiran tentara semakin dekat bersama lingkungan sipil.
Ia mengimbuhkan, kehadiran tentara memang dapat memberi rasa aman, namun rasa aman tersebut dapat saja bersifat semu. Ada kekhawatiran mengapa penjagaan dilakukan secara ketat oleh militer.
Ia menegaskan bahwa rasa aman sejati lahir dari persahabatan sosial yang mampu menghidupkan demokrasi deliberatif atau musyawarah sebagai inti pengambilan keputusan politik.
Kehadiran militer, menurutnya, cuma dapat dihentikan oleh masyarakat sekitar sipil. “Yang supreme (teramat utama) dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil,” tegasnya.
Legitimasi tentara dalam memakai senjata, untuk Rocky, wajib tetap tunduk pada nilai sipil, kecuali dalam situasi perang. Tentara merupakan alat pertahanan negara.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

