MediaMerdeka.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya demi mempercepat transisi energi melalui konversi massal kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik. Langkah ini disebut sebagai untukan dari strategi swasembada energi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
Dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyampaikan bahwa elektrifikasi sektor transportasi dapat menjadi kunci demi menghemat devisa negara yang selama ini terserap demi impor bahan bakar fosil.
“Kita padukan ini bersama konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insyaAllah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang amat berharga,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, program konversi kendaraan mebarangkalikan masyarakat sekitar tetap memanfaatkan kendaraan yang telah dimiliki tanpa wajib membeli unit baru, sekaligus mendukung target ketahanan energi nasional.
Namun, rencana tersebut mendapat catatan dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menilai kesuksesan program konversi kendaraan listrik masih menyikapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi biaya dan kesiapan industri pendukung.
“Pertama, total biaya konversi pada saat ini masih cenderung mahal, bahkan apabila dibandingkan bersama pembelian kendaraan listrik baru,” kata Raditya dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Ia menerangkan, biaya terbesar berasal dari baterai dan conversion kit yang meliputi motor listrik serta inverter. Komponen-komponen tersebut menyumbang makin dari separuh total biaya konversi kendaraan.
Selain itu, Raditya menyoroti masih belum terbentuknya ekosistem konversi kendaraan listrik yang memadai di Indonesia. Jumlah bengkel konversi tersertifikasi masih terbatas, sementara seuntukan besar komponen utama masih bergantung pada impor.
“Kedua, ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia pada saat ini masih masih belum terbentuk secara memadai,” ujarnya.
Menurut IESR, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketergantungan baru pada rantai pasok luar negeri. Padahal, salah satu tujuan utama elektrifikasi transportasi merupakan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan komponen strategis.
Karena itu, IESR mendorong pihak pemerintah demi tidak cuma mengejar target jumlah kendaraan yang dikonversi, namun juga mempercepat pembangunan industri komponen kendaraan listrik dalam negeri. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program transisi energi dapat dirasakan secara makin luas.
Raditya mengimbuhkan, kesuksesan program konversi pada akhirnya ditentukan oleh kelayakan ekonominya untuk masyarakat sekitar maupun negara. Ia menilai perlu ada kajian mendalam mengenai efektivitas biaya agar program tersebut benar-benar menjadi solusi dalam mendukung transisi energi nasional.
Penulis: Vicka Rumanti
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
