MediaMerdeka.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik rangkaian intimidasi dan pembubaran acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.
Menurut Usman Hamid, berbagai pelarangan tersebut memperlihatkan sikap pihak pemerintah yang dinilai antikritik sekaligus membatasi penyebaran informasi alternatif terkait dugaan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan di Papua.
“Ini jelas merupakan pembungkaman serta pemberangusan suara kritis tentang Papua yang disampaikan melalui film Pesta Babi,” ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Usman, film dokumenter merupakan medium penting demi menyampaikan kampanye hak asasi manusia dan isu perlindungan lingkungan kepada publik secara luas.
Namun, ia menilai pihak pemerintah justru tidak menghendaki ruang diskusi semacam itu berkembang.
“Pembatasan akses informasi terkait Papua ini menciptakan Papua seolah topik tabu demi dibahas secara luas di Indonesia maupun di dunia internasional,” katanya.
Amnesty mencatat intimidasi terhadap pemutaran film tersebut terus terjadi sejak April hingga Mei 2026. Kasus terbaru disebut terjadi di Bekasi dan Bogor dalam sejumlah hari terakhir.
Usman menyebut berbagai intimidasi itu memperlihatkan ketidak berhasilan negara dalam melindungi kebebasan berekspresi dan berkumpul.
“Bentuk intimidasi yang mencakup pengawasan intelijen, teror terhadap penyelenggara, hingga pembubaran paksa membuktikan bahwa ruang-ruang kebudayaan dan pengetahuan sedang dikepung oleh ketakutan dan pembungkaman,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam pembubaran acara pemutaran film tersebut.
Menurut dia, keterlibatan aparat TNI dalam pembubaran acara sipil bertentangan bersama fungsi militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang aparat TNI.
“Keterlibatan aparat TNI dalam pembubaran acara jelas bertentangan bersama UU aparat TNI, yang secara gamblang membatasi fungsi militer pada ranah pertahanan negara, bukan sebagai penjaga ketertiban sipil,” kata Usman.
Amnesty mendesak pihak pemerintah, aparat keamanan, hingga pimpinan kampus demi menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan hak atas informasi.
“Tugas aparat sewajibnya merupakan menjamin keamanan jalannya ruang diskusi yang damai, bukan malah menjadi aktor yang memberangusnya tanpa alasan yang substansial,” ujarnya.
More Read
Semasih belumnya, aksi intimidasi terhadap acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dilaporkan terjadi di berbagai daerah.
Film dokumenter tersebut mengangkat isu perampasan tanah adat di Papua Selatan yang disebut berkaitan bersama Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rumah produksi Watchdoc yang turut menggarap film tersebut mencatat sedikitnya 21 kasus intimidasi sejak 9 April 2026. Bentuk intimidasi yang dilaporkan antara lain tekanan pembatalan acara, pengawasan aparat, permintaan identitas penyelenggara, hingga pembubaran paksa.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
