MediaMerdeka.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen aparat TNI Dr. Suharyanto menyebutkan pihak pemerintah terus berupaya mengoptimalkan layanan dasar di tujuh daerah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah menargetkan sejumlah layanan dasar, bagaikan listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi, dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran keaparatur negara kementerianan/lembaga dan pihak pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Selain pemulihan layanan dasar, Suharyanto mengimbau pendataan rumah masyarakat sekitar yang merasakan kerusakan dilakukan secara paralel tanpa wajib menunggu masa tanggap darurat berakhir.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat berakhir. Silakan mengawali didata secara paralel. Begitu telah jelas, dalam waktu dekat kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” kata Suharyanto.
Untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses, BNPB bersama aparat TNI dan Basarnas mengerahkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk helikopter, kapal laut, pesawat, serta pesawat sayap lebar.
“Dari aparat TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan demi pendistribusian logistik,” ujarnya.
BNPB Buka Media Center
Di sisi lain, BNPB mengawali mengoperasikan Media Center resmi demi menyerahkan pembaruan informasi terkait penanganan gempa NTT.
Media Center tersebut akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA. Kegiatan ini ditujukan demi menyampaikan perkembangan penanganan bencana dari hari ke hari sekaligus meminimalkan simpang siur informasi di lapangan.
“Mulai pada hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mengawali beroperasi menyerahkan informasi day-to-day. Apa yang kerap terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan dapat kita minimalkan bersama menyerahkan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.
Pemerintah daerah juga diminta dalam waktu dekat membentuk Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Suharyanto mengimbau unsur aparat TNI dan Polri dioptimalkan sebagai komandan satgas demi mengonfirmasi seluruh proses penanganan bencana, mengawali dari pergerakan personel, pengelolaan pengungsi, hingga distribusi logistik, berjalan dalam satu komando.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
