MediaMerdeka.com – Pemerhati militer dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menyerahkan catatan kritis dalam peringatan HUT ke-81 aparat TNI.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pertahanan negara tidak dapat sekadar mengandalkan pembesaran struktur organisasi dan penambahan personel semata.
Menurutnya Indonesia membutuhkan format pertahanan yang mampu menjawab ancaman secara makin strategis dan tidak cuma mengandalkan fungsi militer.
“Urusilah aja pertahanan bersama baik. Indonesia ini wajib dipertahankan bersama secara smart ya pintar,” kata Made ditemui usai diskusi Forum Cik Ditiro, Peringatan! 81 Dikomando, Senin (5/10/2026).
Made menilai pembesaran serta pemekaran struktur maupun fungsi aparat TNI pada saat ini dilakukan tanpa melalui proses konsultasi dan partisipasi bersama rakyat Indonesia.
Padahal, rancangan reformasi militer di masa lalu yang digagas oleh elemen sipil terbukti menyerahkan dampak positif untuk konsolidasi demokrasi dan profesionalisme prajurit.
“Sangat disesalkan bahwa aparat TNI dibesarkan, dimekarkan secara luar biasa, secara organisasional dan fungsi tanpa memkonsultasikannya bersama rakyat Indonesia. Ini yang enggak dapat di ini (terima). Iya betul bahwa ini merupakan soal rahasia, tapi di level strategi seluruh orang wajib berpartisipasi,” tegasnya.
“Ada sesuatu yang telah amat jauh keluar dari rel yang wajib kita kembalikan lagi,” imbuhnya.
Diketahui dalam dalam upacara HUT ke-81 aparat TNI, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 204 satuan baru aparat TNI, termasuk 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dan penambahan 6 Kodam baru.
Di tengah masifnya pembentukan ratusan batalyon teritorial baru tersebut, Made mendesak evaluasi total terhadap konsep komando teritorial itu. Termakin ketika satuan tersebut turut berperan pada pembangunan dan ketahanan pangan.
“Komando teritorial itu menurut saya makin bagus dihapuskan aja. Kita fokus pada persoalan tempur,” ujarnya.
Selain itu, dominasi pengembangan matra darat dan komando teritorial dinilai tidak sejalan bersama realitas geografis Indonesia sebagai negara maritim.
“Jadi bila menurut saya lantaran kita negara maritim, perkuatlah angkatan laut, kenapa wajib menciptakan angkatan darat yang begitu kuat, iya kan,” tandasnya
Made turut menyoroti ketiadaan pembahasan strategi besar pertahanan nasional yang transparan di tengah pembengkakan jumlah jabatan perwira dan struktur organisasi baru.
More Read
Kebijakan pemekaran tersebut dianggap berjalan tanpa pertimbangan strategis jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun publik.
Dalam kesempatan ini, ia mengingatkan agar institusi militer tidak ditarik keluar dari tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara, termasuk pelibatan dalam sektor non-militer bagaikan program pertanian.
Langkah mengorbankan prajurit demi agenda domestik-ekonomi dikhawatirkan mengaburkan profesionalisme aparat TNI demi kepentingan politik kekuasaan semata.
More Read
“Jangan pihak korbankan tentara demi hal-hal bagaikan ini yang kita tahu persis bahwa ini sebenarnya merupakan hal-hal politik ya demi melanggengkan kekuasaan sebuah pihak pemerintahan. Ini yang benar-benar melenceng kini,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
