MediaMerdeka.com – Publik masih belum lama ini ramai menyoroti penunjukan sejumlah tokoh ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Selain Rocky Gerung ada tokoh senior, bagaikan Sinta Nuriyah Wahid dan Quraish Shihab dalam daftar Wantimpres era Prabowo ini.
Tak sedikit yang mempertanyakan efektivitas dan produktivitas para figur senior tersebut. Termasuk muncul persepsi bahwa Wantimpres sekadar menjadi wadah pemuntukan kekuasaan.
Menanggapi fenomena ini, Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Masudi, menilai komposisi Wantimpres tidak dapat dilihat dari satu kacamata tunggal.
Melainkan merupakan kombinasi dari aspek rekognisi (pengakuan) dan akomodasi berbagai kepentingan politik.
Secara formal, Wawan menerangkan bahwa pembentukan dewan pertimbangan merupakan amanat konstitusi demi menyerahkan masukan serta pertimbangan strategis kepada kepala negara dalam mengambil keputusan.
Namun, di luar koridor hukum tersebut, dinamika latar belakang penunjukan para anggotanya memperlihatkan adanya perimbangan politik dan sosial yang sengaja dibangun oleh kepala negara.
“Kalau kita lihat memang akhirnya tidak dapat lepas dari persepsi, wantimpres ini ada elemen akomodasi. Saya kira ini akomodasi demi sejumlah sekali kepentingan. Mulai dari kepentingan dalam kaitannya bersama barangkali grupnya Pak Jokowi, akomodasi tokoh-tokoh senior yang ada maupun akomodasi-akomodasi yang berhubungan bersama mereka yang telah lama sekian waktu kritis pada pihak pemerintahan,” ujar Wawan, kepada MediaMerdeka.com, Senin (5/10/2026).
Menurut Wawan, penunjukan figur senior bagaikan Sinta Nuriyah Wahid dan Quraish Shihab memiliki dimensi yang berbeda dibanding anggota lainnya. Penunjukan ini merupakan bentuk penghormatan serta rekam jejak pengakuan negara terhadap ketokohan mereka.
“Presiden ingin menyerahkan penghargaan sekaligus rekognisi kepada sejumlah tokoh. Penunjukan Ibu Sinta Nuriyah, lalu Bapak Quraish Shihab, dan sejumlah tokoh yang lain itu saya kira untukan dari rekognisi atas beliau-beliau yang selama ini kita kenal sebagai tokoh bangsa,” tuturnya.
Ia mengimbuhkan, melalui pendekatan rekognisi tersebut, kepala negara membuka ruang demi memperoleh nasihat serta pandangan arif dari para tokoh bangsa.
Di sisi lain, Wawan menyebut penunjukan figur bagaikan Rocky Gerung makin kental bersama nuansa kompromi dan akomodasi politik praktis antarkelompok.
“Aspek rekognisi ini tentu beda bersama penunjukan tokoh yang lain, misalkan Pak Rocky Gerung itu saya kira makin kuat elemen akomodasi politik ya,” ujarnya.
Beragamnya latar belakang keanggotaan, mengawali dari kalangan profesional, tokoh agama, politisi senior, hingga pengusaha, kata Wawan memperlihatkan bahwa tidak ada ukuran baku mengenai ideal atau tidaknya komposisi Wantimpres.
Hal itu sepenuhnya mencerminkan strategi kepala negara dalam merangkul pelbagai elemen.
More Read
“Jadi bukan soal ideal atau tidak ideal, tapi justru wajib dibaca bersama cara kepala negara ingin mengakomodasi siapa dan kepala negara ingin mengakomodasi kepentingan apa bersama wantimpres ini. Itu yang teramat pokok ya jadi tidak ada ukuran ideal-tidak ideal itu tidak,” tegasnya.
Ia menyoroti langkah akomodasi dan rekognisi ini yang mengakibatkan jumlah anggota membengkak serta berkaitan langsung bersama penggunaan anggaran negara.
“Yang jelas lalu mengangkut konsekuensi pada penggunaan anggaran publik, kan as simple as that kan, semakin sejumlah, jelas lalu akan memberi beban kepada anggaran publik, keuangan negara kan lantaran kan pembiayaannya di negara kan,” paparnya.
More Read
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa apakah masukan dari para tokoh tersebut akan dioptimalkan atau tidak, seluruh kuncinya berada di tangan kepala negara sebagai pemegang kewenangan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
