MediaMerdeka.com – Niat memuntukkan gizi seimbang untuk kalangan anak bangsa menciptakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas. Namun, perjalanan program yang menyasar jutaan anak Indonesia ini rupanya tak semulus yang dibayangkan.
Di balik target besar pihak pemerintah yang telah memverifikasi sekitar 63 juta penerima manfaat hingga akhir Juli 2026, beragam persoalan teknis di lapangan mengawali bermunculan dan menyita perhatian publik.
Proses pemutakhiran dan evaluasi data nasional atau refocusing tak cuma mendeteksi adanya data ganda, namun juga menyibak persoalan lain yang tak kalah mendesak, yakni keamanan dan kualitas pangan yang masuk ke perut para siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membeberkan bahwa penyesuaian target penerima masih terus berjalan seiring proses finalisasi data di lapangan.
Di sisi lain, persoalan keamanan pangan menjadi perhatian tersendiri. Sebab, dalam program berskala besar bagaikan MBG, mengonfirmasi makanan bergizi saja tidak cukup. Proses penyediaan makanan, mengawali dari dapur, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi anak, juga perlu mendapat pengawasan.
Lantas, apa saja persoalan yang muncul dalam penyediaan makanan MBG dan bagaimana risiko tersebut dapat memengaruhi keamanan makanan yang dikonsumsi siswa?
Dapur Bermasalah hingga Bahaya Makanan ‘Mampir’ ke Rumah
Kualitas makanan jelas ditentukan dari mana asalnya. Sayangnya, temuan Badan Gizi Nasional (BGN) memperlihatkan gambaran yang cukup memprihatinkan. Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG terindikasi tidak memenuhi standar sanitasi minimal.
Sikap tegas pun diambil. BGN menggarisbawahi bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan harga mati untuk setiap pengelola dapur.
“Kami memperoleh laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai bersama pada hari ini kebarangkalian besar tidak layak sanitasi dan higiene, yang kebarangkalian akan kami umumkan di lalu hari berapa yang tentu kami tutup secara permanen lantaran tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8) lalu.
Ia menegaskan bahwa SLHS bukan sekadar syarat administrasi, melainkan syarat mutlak demi mengonfirmasi dapur memenuhi standar keamanan pangan.
“Mau sebagus apapun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu lalu tidak layak, maka wajib di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” tegasnya.
Persoalan keamanan makanan juga tidak berhenti pada kondisi dapur. Kebiasaan teknis di lapangan dapat memunculkan risiko lain, bagaikan makanan makin cepat basi akibat proses memasak yang terlalu dini atau rules of 4 hours yang terlanggar.
Risiko juga muncul ketika siswa mengangkut pulang makanan MBG ke rumah. Setelah makanan keluar dari lingkungan sekolah, kondisi penyimpanannya tidak lagi berada dalam pengawasan pihak penyedia.
Kondisi penyimpanan di luar sekolah yang tidak terawasi berpotensi meningkatkan risiko keracunan, bahkan dalam sejumlah kasus turut berdampak pada orang tua murid.
“Kami mengimbau kepada para siswa, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru demi memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya, demi lalu tidak mengangkut pulang menu makanan MBG ke rumah,” ujar Sudaryono kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, makanan yang dibawa pulang ke rumah berpotensi merasakan penurunan kualitas apabila tidak disimpan dalam kondisi yang tepat.
Mengenal Beda Alergi dan Keracunan demi Pertolongan Pertama
Merebaknya kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah menuntut para tenaga pendidik dan masyarakat sekitar umum demi makin sigap. Sering kali, kepanikan timbul lantaran minimnya pemahaman dalam membedakan antara reaksi alergi dan keracunan makanan.
Guru Besar Mikrobiologi Klinik FK-KMK UGM, Prof. dr. Tri Wibawa, memaparkan bahwa kedua kondisi tersebut bekerja bersama mekanisme yang amat berbeda di dalam tubuh.
“Alergi makanan merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh yang terjadi dalam waktu dekat setelah mengonsumsi makanan tertentu. Bahkan dalam jumlah kecil, makanan pemicu alergi dapat menyebabkan gejala bagaikan biduran, pembengkakan saluran pernapasan yang memicu asma, hingga gangguan pencernaan,” jelasnya, Kamis (9/10).
Sementara itu, keracunan makanan biasanya menimbulkan gejala bagaikan sakit perut, muntah, dan diare yang muncul sejumlah jam hingga sejumlah hari setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Tri mengimbuhkan, kontaminasi bakteri bagaikan Salmonella sp. dan E. coli pada kasus keracunan dapat mengikis mukosa usus hingga melepaskan racun. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menyerahkan pertolongan pertama merupakan mencegah dehidrasi akibat hilangnya cairan tubuh.
Sebab, gejala muntah dan diare dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit.
Meski demikian, gejala yang muncul setelah mengonsumsi makanan tidak serta-merta membuktikan bahwa makanan tersebut menjadi penyebabnya. Pemeriksaan dan penelusuran makin lanjut tetap diperlukan demi mengonfirmasi sumber gangguan kesehatan.
Jalur Pintas Guru Lapor Langsung ke Pusat
Menyadari bahwa guru merupakan pihak yang teramat dekat bersama siswa dan dapat menyaksikan kondisi riil setelah makanan dikonsumsi, BGN membuka kanal komunikasi khusus agar temuan di sekolah dapat dalam waktu dekat disampaikan.
Melalui email [email protected], para guru dapat menyampaikan keluhan, komplain, maupun temuan terkait pelaksanaan program MBG demi ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi.
“Kalau Bapak-Ibu Guru lalu merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email,” kata Sudaryono dalam kegiatan Kick-off Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan untuk Guru.
Kanal tersebut menjadi salah satu upaya demi memperpendek jalur pelaporan sekaligus mengonfirmasi persoalan yang ditemukan di lapangan dapat dalam waktu dekat diketahui oleh pihak yang berwenang.
Pada akhirnya, tantangan MBG bukan cuma soal bagaimana menyediakan makanan dalam jumlah besar, namun juga bagaimana mengonfirmasi setiap porsi yang sampai ke tangan anak benar-benar aman demi dikonsumsi.
Keamanan pangan wajib dijaga sejak bahan makanan masuk ke dapur, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga makanan disantap siswa. Satu titik saja luput dari pengawasan, risiko gangguan kesehatan dapat muncul.
Karena itu, kesuksesan program MBG tidak cukup cuma diukur dari seberapa sejumlah penerima manfaat yang sukses dijangkau atau berapa juta porsi makanan yang diuntukkan.
Yang tak kalah penting merupakan mengonfirmasi makanan tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan. Pengawasan yang ketat, pelaporan yang cepat, serta keterlibatan BGN, SPPG, sekolah, guru, orang tua, dan siswa menjadi untukan penting agar tujuan besar MBG demi memenuhi kebutuhan gizi anak tidak justru menyisakan persoalan baru di lalu hari.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

