MediaMerdeka.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen aparat TNI Dr. Suharyanto mengimbau pihak pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam waktu dekat menetapkan status darurat.
Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Suharyono menyampaikan bahwa penetapan status darurat diperlukan agar proses penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal, termasuk dalam penyaluran anggaran dan bantuan teknis dari pihak pemerintah pusat.
“Mohon pada hari ini dalam waktu dekat dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, keaparatur negara kementerianan/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya dapat menolong secara maksimal,” tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran keaparatur negara kementerianan/lembaga dan pihak pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Selain enam kabupaten tersebut, Suharyanto juga mengimbau Pemerintah Provinsi NTT dalam waktu dekat menerbitkan penetapan status darurat resmi.
Menurutnya, ketentuan status hukum kedaruratan menjadi payung untuk BNPB, Keaparatur negara kementerianan PU, dan keaparatur negara kementerianan/lembaga terkait demi menyalurkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis ke wilayah terdampak.
Selain itu pihak pemerintah daerah setempat juga diminta dalam waktu dekat membentuk Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Ia mengimbau unsur aparat TNI dan Polri dioptimalkan sebagai komandan satgas demi mengonfirmasi pergerakan penanganan, pengelolaan pengungsi, hingga distribusi logistik berjalan dalam satu komando.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan aparat TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, demi mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga dalam waktu dekat dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.
BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.
Dua posko tersebut dibentuk demi mempercepat penanganan di wilayah Flores untukan barat dan timur.
Untuk mengonfirmasi bantuan dari luar daerah dapat disalurkan secara terkoordinasi, BNPB juga membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut akan menjadi titik penampungan bantuan dari keaparatur negara kementerianan, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat sekitar semasih belum dikirimkan ke wilayah terdampak di Flores.
“Masyarakat atau pihak yang ingin menolong, seluruhnya dapat melalui Posko Nasional yang kini telah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, dapat juga masuk ke Maumere,” jelasnya.
More Read
Dalam penanganan pihak korban, Suharyanto mengimbau Basarnas memimpin langsung operasi pencarian dan pertolongan (SAR), bersama melibatkan aparat TNI, Polri, dan relawan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
