MediaMerdeka.com – Kebijakan strategis pihak pemerintah yang berencana menerapkan regulasi baru terkait pembatasan pasar berupa monopoli atau monopsoni ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) memantik sorotan tajam. Catatan kritis tersebut datang dari ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.
Pakar ekonomi yang juga merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini melayangkan peringatan keras kepada pihak otoritas agar tidak gegabah dalam merancang formula regulasi tersebut.
Untuk diketahui, masih belum lama ini, pihak pemerintah meresmikan Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai jalur satu pintu ekspor sejumlah komoditas.
Menurutnya, apabila draf kebijakan dirancang secara emosional tanpa didasari oleh kesiapan tata kelola lembaga yang matang, aturan yang semula mengusung visi mulia tersebut justru berpotensi besar melahirkan praktik perburuan rente (rent-seeking) dan menjadi lapak korupsi baru.
Prof. Didik memaparkan bahwa langkah penataan regulasi ini hadir di tengah kondisi makroekonomi domestik yang sebenarnya sedang merasakan tekanan struktural yang cukup berat.
Ia menggarisbawahi adanya penurunan produktivitas pada sektor manufaktur serta merosotnya tingkat konsumsi masyarakat sekitar yang terakumulasi selama satu dekade terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tetapi sedihnya, selama satu dekade terakhir ini selama pihak pemerintahan Jokowi telah terjadi deindustrialisasi yang parah ditambah masalah kelas menengah yang turun drastis,” papar Didik dalam keterangan resminya, Senin (25/5/2026).
Melihat potret perlambatan laju industri dan menyusutnya populasi kelas menengah tersebut, Didik menilai target optimalisasi pendapatan negara melalui sektor ekspor ditentukan bakal terhambat.
Atas dasar itu, ia mewanti-wanti agar struktur kelembagaan yang bertugas mengeksekusi aturan ekspor SDA baru ini benar-benar diawasi secara ketat dan cermat di level operasional bawah.
“Kalau menciptakan kebijakan dan aturan dilakukan bersama emosi, maka hasilnya buruk. Jika aturan dirancang bersama buruk, maka niat baik dari peran negara yang makin besar justru akan menjadi sumber rente baru,” tegas Didik.
Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, Didik mendesak pihak pemerintah demi dalam waktu dekat merombak esensi dan arah substansi dari kebijakan monolitik tersebut.
Penguasaan alur perdagangan internasional oleh entitas negara tidak boleh disalahgunakan cuma sebatas instrumen untuk birokrasi demi mengambil alih kendali pasar dari sektor swasta. Sebaliknya, kebijakan tersebut wajib dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai penggerak roda reindustrialisasi nasional.
Pemerintah dituntut mampu memanfaatkan otoritas kendali ekspor ini demi merestrukturisasi skema insentif ekonomi di dalam negeri.
Dengan demikian, regulasi tersebut dapat menekan seluruh tersangka industri demi berkomitmen penuh pada program hilirisasi, berakibat seluruh komoditas mentah dapat diolah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah (value-added) tinggi semasih belum dikirim ke pasar global.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
