MediaMerdeka.com – Polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua kini telah memasuki fase yang tak dapat lagi diabaikan.
Merespons gelombang kritik dan keresahan yang terus menguat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua demi mengkaji berbagai persoalan yang muncul di Bumi Cenderawasih, termasuk dampak proyek-proyek strategis pihak pemerintah.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa perhatian publik terhadap PSN di Papua semakin besar berakibat negara perlu menghadirkan solusi yang konkret dan dialogis.
“Polemik PSN di Tanah Papua telah menjadi perhatian publik yang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Publik membutuhkan informasi dan pencerahan yang mampu meyakinkan bahwa pihak pemerintah sedang bekerja demi rakyat,” kata Yorrys saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN di Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Menurut Yorrys, DPD RI telah memutuskan pembentukan Pansus Papua dalam Sidang Paripurna pembukaan masa sidang yang baru.
Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai aspirasi masyarakat sekitar, organisasi sipil, hingga kelompok kalangan akademisi yang menyoroti dampak pembangunan di Papua.
“Kami di Paripurna pada hari semasih belumnya pembukaan masa sidang itu, telah memutuskan bahwa kita akan bentuk Pansus, Pansus Papua,” ujarnya.
Saat ini, proses penyusunan keanggotaan pansus masih berlangsung. DPD menargetkan Pansus Papua mengawali bekerja efektif pada pekan depan setelah masa libur panjang berakhir.
“Ini sedang diproses, jadi barangkali nanti, ini kan libur panjang, setelah nanti pekan depan kita telah dapat nama-nama lalu kita akan sahkan,” katanya.
Ia menginginkan Pansus Papua menjadi ruang demi mempertemukan berbagai kepentingan dan mencari jalan keluar atas konflik yang selama ini mengiringi sejumlah proyek strategis di Papua.
“Mudah-mudahan kita dapat kolaborasi nanti bersama PMKRI dan teman-teman seluruh, pemangku kepentingan di Tanah Papua demi dapat kita menyaksikan ke depan bagaimana Pansus ini dapat menyerahkan sedikit pencerahan untuk masyarakat sekitar Papua dan bangsa ini demi ada solusi yang kita perlu mencari,” ungkapnya.
Pembentukan Pansus Papua menjadi sinyal bahwa polemik PSN kini telah naik level menjadi isu nasional yang mendapat perhatian khusus parlemen daerah.
DPD menginginkan forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjembatani kebutuhan pembangunan bersama perlindungan ruang hidup dan hak-hak masyarakat sekitar Papua.
Reporter: Tsabita Aulia
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
