MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera kini memasuki fase pemulihan permanen atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Hal itu disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Mendagri menginformasikan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus rencana tindak lanjut pihak pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Saya menginformasikan dua hal, yang pertama merupakan mengenai update situasi, yang kedua merupakan mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk demi percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujarnya.
Mendagri menerangkan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat telah berjalan cukup baik bersama keterlibatan seluruh keaparatur negara kementerianan/lembaga (K/L), pihak pemerintah daerah (Pemda), serta dukungan berbagai pihak.
Ia membeberkan, pelayanan pihak pemerintahan di daerah terdampak kini telah kembali berjalan. Aktivitas pihak pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa yang semasih belumnya sempat terganggu kini berangsur normal, meskipun seuntukan masyarakat sekitar terdampak masih tinggal di hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Selain itu, layanan dasar bagaikan listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, hingga Puskesmas juga telah kembali beroperasi. Pemerintah cuma masih menyikapi kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.
Mendagri mengimbuhkan, konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum telah kembali terhubung. Meski sejumlah jembatan masih bersifat sementara bersama penggunaan jembatan bailey, jembatan gantung, maupun jembatan darurat lainnya.
Di sektor pendidikan, mayoritas sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 di antaranya telah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan. Adapun sejumlah sekolah di zona merah masih memerlukan relokasi maupun penggunaan ruang belajar darurat.
“Sekarang kita akan menjalankan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, lalu kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon,” katanya.
Untuk mendukung fase tersebut, pihak pemerintah telah menyusun Renduk yang menghimpun kebutuhan program dari pihak pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga K/L. Renduk tersebut mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, mengawali 2026 hingga 2028.
Prioritas pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar bagaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta hunian tetap (huntap). Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat diberakhirkan teramat lambat pada 2027 agar masyarakat sekitar tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Mendagri menyebutkan, total kebutuhan anggaran rehab rekon yang telah disetujui pihak pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun demi tiga tahun pelaksanaan. “Total anggaran yang telah kami usulkan, dan alhamdulillah telah disetujui di tingkat pihak pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sesejumlah Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta sejumlah aparatur negara kementerian dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
