MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yor Burys Raweyai, menyerahkan tanggapan terkait viralnya acara nonton bareng film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang belakangan memicu reaksi dari aparat di sejumlah daerah.
Yorrys menilai film tersebut merupakan kritik terhadap pengrusakan hutan yang kini masif terjadi, terutama di tanah Papua.
Hal itu disampaikan Yorrys saat ditemui semasih belum melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN” yang digelar di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat.
Menurut Yorrys, masyarakat sekitar sebaiknya tidak cuma terpaku pada judul film tersebut, melainkan menyaksikan substansi pesan yang disampaikan secara utuh mengenai kelestarian hutan di Indonesia.
“Sebetulnya begini, bila anda nonton, jangan lihat judulnya ya, bila judul itu memang kayaknya terkesan itu ya. Tetapi bila anda menonton dia secara keseluruhan, itu dia sebetulnya menerangkan tentang bagaimana masalah-masalah perusakan hutan di seluruh Indonesia, bukan cuma di Papua ya,” ujar Yorrys kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
Ia pun menyentil respons pihak pemerintah dan aparat yang dinilai bermakinan dalam menanggapi pemutaran film tersebut. Menurutnya, tindakan mempertanyakan sumber pembiayaan justru menciptakan film tersebut semakin viral.
“Ini kan strategi daripada produser yang menurut saya hebat. Cuma lantaran ditanggapi oleh pihak pemerintah bersama segala macam, tanya siapa yang biayai dan lain sebagainya, ini menjadi masalah demi seluruh orang tahu, akhirnya viralnya ke mana-mana,” lanjutnya.
Yorrys menegaskan bahwa film dokumenter bagaikan itu merupakan masukan penting untuk DPD RI, terutama dalam proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Ia juga mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) terkait isu pelarangan film tersebut.
“Waktu itu Menko Polhukam katakan bahwa itu nggak ada larangan, itu barangkali dari masing-masing ini ya, anggota aja yang mau ngecek atau apa, tapi secara resmi itu tidak ada larangan,” tegasnya.
Eksploitasi Hutan dan PSN
Lebih lanjut, Senator asal Papua ini menyoroti dampak nyata dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang mencakup lahan seluas 2,5 juta hektar demi komoditas padi dan tebu.
Yorrys mempertanyakan transparansi pembersihan lahan yang mengorbankan hutan alam.
“Eksploitasi di Papua itu bukan baru, itu dari dulu ya, kita mesti tahu juga. Cuma memang yang teramat parah kini itu bersama PSN di Merauke itu yang 2,5 juta (hektare), kami sempat pertanyakan di situ,” ujar Yorrys.
Ia mempertanyakan nasib kayu-kayu hasil pembukaan hutan tersebut yang hingga kini tidak jelas rimbanya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
