MediaMerdeka.com – Wakil Rektor Bidang Kekalangan akademisian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menilai Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Hal itu menyusul adanya gejala regresi demokrasi serta menguatnya neo-otoritarianisme yang bergerak senyap di dalam koridor hukum formal.
“Kita sedang menyaksikan fenomena yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai regresi demokrasi dan kemunduran demokrasi,” kata Arie dalam forum Konferensi Republik di Gadjah Mada University Club, Sabtu (30/5/2026).
“Apalagi dalam sejumlah kasus belakangan disertai secara sporadis kasus teror, ragam bentuk dan reproduksi neo-otoritarianisme,” katanya mengimbuhkan.
Menurut Arie, salah satu ancaman terbesar untuk masa depan demokrasi di tanah air pada saat ini merupakan menguatnya kartelisasi politik.
Kondisi tersebut diperparah oleh kooptasi negara terhadap ruang publik.
Kondisi ini menciptakan partai politik terjebak dalam kepentingan pragmatis jangka pendek dan mengabaikan proses deliberasi bersama rakyat.
“Akibatnya, kebijakan-kebijakan publik lahir tanpa melalui proses deliberasi yang bermakna buat rakyat, melainkan diputus di ruang-ruang gelap yang jauh dari kontrol publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia turut menyoroti melemahnya posisi tawar masyarakat sekitar sipil atau civil society akibat adanya polarisasi dan fragmentasi di era digital.
“Ketika civil society terfragmentasi, posisi tawar dia terhadap kekuasaan menjadi lemah. Ini bahan refleksi buat kita. Konsolidasi sipil bukan semata-mata dikerjakan dalam tahap awal transisi demokrasi, justru wajib dilakukan keberlanjutan,” ucapnya.
Sosiolog UGM ini turut menyerahkan catatan kritis terhadap fenomena migrasi para aktivis ke dalam lingkaran kekuasaan.
Ia menyayangkan apabila kepindahan para penggerak masyarakat sekitar sipil tersebut tidak mengangkut agenda perubahan substantif tapi justru larut dalam kenyamanan birokrasi dan melupakan nilai kerakyatan.
“Kita tidak sedang menghakimi, namun tolong ini menjadi refleksi buat kita demi saling mengingatkan agar perubahan pada track,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kemerosotan situasi politik ini, Arie mendesak dilakukannya revitalisasi gerakan dari tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak boleh cuma bergantung pada agenda prosedural pemilu lima tahunan semata.
“Demokrasi substantif membutuhkan kehadiran masyarakat sekitar negara yang aktif, kritis, dan berdaya setiap hari. Kita perlu menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi, komunitas di kampung-kampung, kampus-kampus, di serikat pekerja,” ungkapnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

