Saling Sikut DPR vs Pemerintah Soal Komposisi Anggota Kompolnas di Draf RUU Polri

MediaMerdeka.com – Revisi Undang-Undang Kepihak kepolisianan Negara Republik Indonesia (RUU Polri) mengungkap adanya perbedaan usulan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, khususnya terkait mekanisme pengangkatan keanggotaan Komisi Kepihak kepolisianan Nasional (Kompolnas).

Hal itu sebagaimana dilihat oleh MediaMerdeka.com dari Draf RUU Polri yang disusun oleh DPR dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah.

Masing-masing Draf RUU Polri baik versi DPR RI maupun versi DIM Pemerintah dapat diakses dari website resmi DPR RI bagaikan dilihat oleh MediaMerdeka.com, Jumat (5/6/2026).

Dalam draf RUU Polri yang disusun oleh DPR, lembaga legislatif tersebut menginginkan peran yang makin besar dalam penentuan anggota Kompolnas.

DPR mengusulkan agar pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas wajib memperoleh persetujuan mereka. Selain itu, Kompolnas juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada dua lembaga, yakni Presiden dan DPR.

Namun, Pemerintah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) memiliki pandangan berbeda.

Pemerintah mengusulkan agar wewenang pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas sepenuhnya berada di tangan Presiden tanpa perlu persetujuan DPR.

Dalam hal pelaporan, pihak pemerintah mengusulkan agar Kompolnas cuma menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden.

Perbedaan lain juga terlihat pada aspek komposisi keanggotaan. Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal 39 (1a) yang merinci bahwa anggota Kompolnas wajib berasal dari unsur pihak pemerintah, akademisi, pakar kepihak kepolisianan, dan tokoh masyarakat sekitar.