MediaMerdeka.com – Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menguraikan sejumlah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax yang dilakukan Pemerintah. Kelas menengah dianggap teramat terdampak harga BBM naik.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar membeberkan bila pandangan soal kenaikan harga BBM Pertamax 92 cuma memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru.
Menurutnya, pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya tapi juga kelas menengah rentan. Mulai dari pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek online (ojol), dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang makin baik demi kendaraannya.
“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya merupakan membayar makin mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti mempersejumlah jumlah pengguna Pertalite yang selama ini memperoleh subsidi dari Pemerintah,” kata Media, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).
Sementara itu Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda mengimbuhkan, ketika pihak pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite.
“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi demi BBM akan membengkak juga. Pembatasan melalui QR code cuma efektif apabila tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih sejumlah Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyebut kenaikan harga Pertamax bukan sekedar penyesuaian harga biasa. Ini membuktikan ruang fiskal atau APBN kian menyempit.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, pada tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah telah kehadapatn amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” papar Bhima.
Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat sekitar.
Menurutnya, harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pihak pemerintah, tapi nilai tukar Rupiah yang melemah berada dalam kendali Pemerintah dan BI, berakibat punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM.
“Begitu Rupiah semakin melemah ke 18.000 per dolar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi. Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menerangkan kaitan ketidak berhasilan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina,” beber dia.
Adapun sejumlah ampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen ke masyarakat sekitar meliputi merosotnya daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit makin cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal ke-3, meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.
Solusi buat Pemerintah selamatkan APBN
Media Askar menyaksikan ada opsi lainnya demi menyelamatkan fiskal, yakni menghentikan MBG. Jika MBG dirombak ulang cuma demi yang membutuhkan (targeted), biayanya cuma Rp 117 triliun.
“Tapi itu kebarangkalian tidak dipilih pihak pemerintah lantaran kontrak bersama dapur-dapur SPPG telah berjalan. Struktur rentenya telah terlanjur terbentuk,” kata Media.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
