MediaMerdeka.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyerahkan peringatan keras terkait kebijakan penyesuaian tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.
Lembaga perlindungan konsumen tersebut menilai selisih harga yang kian melebar berpotensi kuat memicu eksodus atau perpindahan seuntukan besar konsumen ke produk BBM bersubsidi, yakni Pertalite.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menegaskan bahwa fenomena pergeseran konsumsi ini wajib direspons secara cepat dan taktis oleh jajaran pihak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero). Langkah mitigasi dinilai krusial guna menghindari terjadinya hambatan atau kelangkaan pasokan di hilir.
“Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan seuntukan konsumen ke Pertalite,” urai Rio kepada awak media, Rabu (10/6/2026).
Menurut kalkulasi YLKI, lonjakan permintaan yang mendadak terhadap Pertalite berisiko melahirkan rentetan persoalan baru di lapangan.
Dampak langsung yang teramat diwaspadai meliputi penumpukan antrean kendaraan yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pemberlakuan pembatasan kuota distribusi secara sepihak, hingga ancaman kelangkaan stok BBM subsidi di berbagai daerah.
Sehingga, otoritas terkait dan Pertamina didesak demi menjamin bahwa ketahanan pasokan BBM bersubsidi tetap aman guna mengakomodasi potensi lonjakan konsumsi dari masyarakat sekitar.
“Jangan sampai masyarakat sekitar yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang teramat dirugikan,” tegas Rio.
Di samping mengganggu peta distribusi BBM bersubsidi, YLKI menyoroti dampak negatif dari koreksi harga Pertamax terhadap tingkat daya beli riil masyarakat sekitar.
Rio menjabarkan bahwa komoditas energi bagaikan BBM memegang peranan vital yang memiliki efek berantai (multiplier effect) terhadap komponen biaya transportasi publik, ongkos logistik logistik barang, hingga pos pengeluaran rutin rumah tangga.
Dalam dinamika ini, kelompok masyarakat sekitar kelas menengah dinilai sebagai segmen yang memikul beban teramat berat. Kelompok ini berada di posisi dilematis lantaran secara regulasi tidak masuk dalam kategori penerima subsidi energi, namun secara finansial kapasitas mereka ikut tergerus oleh melambungnya biaya hidup akibat kenaikan harga BBM komersial.
“Oleh lantaran itu, pihak pemerintah perlu mengantisipasi dampak inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga BBM yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, YLKI memandang bahwa momentum kenaikan tarif Pertamax cs ini wajib dijadikan bahan koreksi dan evaluasi menyeluruh untuk pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak luas untuk hajat hidup orang sejumlah.
Rio menekankan pentingnya pembenahan pada aspek tata kelola komunikasi publik saat pihak pemerintah atau korporasi negara berencana mengubah harga barang maupun jasa yang bersifat strategis.
Langkah sosialisasi yang matang diperlukan agar masyarakat sekitar tidak terkejut dan memiliki waktu yang cukup demi menjalankan penyesuaian anggaran semasih belum regulasi baru resmi dijalankan.
Sebagai penutup, YLKI mendorong dirumuskannya standardisasi sistem maklumat atau pemberitahuan yang jauh makin transparan, terstruktur, dan terukur dalam setiap agenda penyesuaian tarif yang menyentuh langsung kantong konsumen domestik.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
