MediaMerdeka.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkurang setelah pihak pemerintah menyelesaikan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Prasetyo, pihak pemerintah pada saat ini masih menghitung ulang kebutuhan riil anggaran MBG bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Perhitungan itu dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan yang tengah dievaluasi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Prasetyo menyebut pihak pemerintah tidak sedang menjalankan pemangkasan anggaran. Namun, hasil penataan diyakini akan menghasilkan kebutuhan anggaran yang makin rendah dibandingkan perhitungan semasih belumnya.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menerangkan pihak pemerintah membutuhkan waktu demi menyelesaikan proses penataan agar perhitungan anggaran dapat dilakukan secara makin akurat dan sesuai bersama kebutuhan di lapangan.
“Makanya kami minta waktu demi juga menghitung bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan maupun bersama BGN,” ujarnya.
Prasetyo menyebutkan hasil penataan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan total kebutuhan anggaran MBG ke depan. Pemerintah ingin mengonfirmasi setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Jadi dari proses penataan nanti akan dapat kita hitung bersama makin cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan demi program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” katanya.
Saat ditanya apakah evaluasi tersebut juga mencakup insentif sebesar Rp 6 juta per hari demi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo mengonfirmasi seluruh komponen pembiayaan program akan ditinjau ulang.
“Semua, seluruh (komponen anggaran bakal dihitung lagi),” jawabnya.
Penataan yang sedang dilakukan pihak pemerintah mencakup berbagai aspek pelaksanaan MBG, mengawali dari jumlah SPPG, penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga mekanisme pembiayaan program.
Meski demikian, Prasetyo mengonfirmasi program MBG yang pada saat ini telah berjalan tidak akan dihentikan. Pemerintah tetap mengimbau seluruh SPPG yang telah beroperasi sesuai ketentuan demi terus melayani penerima manfaat.
Menurut dia, perbaikan justru wajib dilakukan sambil program berjalan agar kualitas layanan tetap terjaga dan manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat sekitar.
More Read
“Kita target awal satu pada bulan ini wajib telah berakhir. Tapi tentunya kan seluruh ada dinamikanya,” bebernya
Ia mengimbuhkan pihak pemerintah ingin proses evaluasi dan penataan berjalan secepat barangkali tanpa mengganggu pelayanan MBG yang telah berlangsung di berbagai daerah.
“Yang pertama tentu tadi kita tekankan merupakan yang telah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang telah baik pun juga wajib ada pengawasan supaya kualitasnya dapat terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” pungkas Prasetyo.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
