MediaMerdeka.com – Pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP) belakangan ini melonjak. Hal ini imbas dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi sektor manufaktur.
Adapun, PIP merupakan bantuan tunai pendidikan dari pihak pemerintah demi anak sekloah dan kalangan akademisi demi keluarga miskin bersama besaran hinga Rp1,8 juta per siswa per tahun.
Peningkatan PIP ini dinilai dapat menjadi sinyal awal tekanan ekonomi yang mengawali dirasakan rumah tangga.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai masyarakat sekitar yang menyikapi kondisi ekonomi sulit umumnya akan berupaya bertahan bersama berbagai cara, baik menambah sumber pendapatan maupun menekan pengeluaran.
“Ketika seseorang terdesak lantaran kondisi ekonomi yang memburuk, tentu bertahan merupakan opsi yang akan diambil. Bertahan ini bukan cuma memperoleh pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran. Salah satu cara mengurangi pengeluaran namun tidak mengurangi kepentingan tertentu ya mencari program bansos dan/atau bantuan pendidikan,” ujar Huda kepada MediaMerdeka.com, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, Program Indonesia Pintar menjadi salah satu alternatif yang sejumlah dicari masyarakat sekitar lantaran dapat menolong mengurangi beban biaya pendidikan. Dengan demikian, dana yang semasih belumnya dialokasikan demi kebutuhan sekolah anak dapat digunakan demi memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
“Salah satunya bersama mendaftar beasiswa program PIP. Dengan mendaftar program PIP, pengeluaran demi pendidikan dapat dialihkan kepada pengeluaran kebutuhan lainnya,” katanya.
Huda menilai tren peningkatan minat terhadap bantuan pendidikan berpotensi terus berlanjut seiring meningkatnya risiko PHK di berbagai sektor industri.
Kondisi tersebut menciptakan rumah tangga semakin berhati-hati dalam mengatur keuangan dan mencari berbagai bentuk bantuan dari pihak pemerintah.
“Termakin di kondisi dimana ancaman PHK meningkat tentu siasat demi bertahan akan semakin kencang. Maka tidak heran permintaan demi bansos dan PIP akan meningkat ke depan,” ucapnya.
Ia mengimbuhkan, pendidikan menjadi kebutuhan yang tetap wajib dipenuhi meski kondisi ekonomi keluarga sedang tertekan. Karena itu, ketika pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan, keberlanjutan pendidikan anak ikut berada dalam posisi rentan.
“Bagaimanapun juga masyarakat sekitar tetap membutuhkan pendidikan. Ketika kepala keluarga terkena PHK, maka keberlanjutan pendidikan kalangan anaknya dapat terancam. Bukan cuma soal memenuhi kebutuhan hidup saja yang terancam, soal pendidikan juga dapat terancam,” tutur Huda.
Karena itu, ia menilai pihak pemerintah perlu mengantisipasi potensi meningkatnya kebutuhan bantuan sosial dan pendidikan bersama menjaga stabilitas lapangan kerja. Menurutnya, langkah teramat efektif demi menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar bukan cuma memperluas bantuan, melainkan mengonfirmasi tersedianya pekerjaan bersama upah yang layak.
“Bagi saya pribadi, cara yang teramat tepat untuk pihak pemerintah merupakan menyerahkan masyarakat sekitar pekerjaan bersama upah yang layak. Upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk sebuah keluarga,” katanya.
More Read
Ia juga mengimbau pihak pemerintah menahan laju PHK massal bersama berbagai kebijakan yang mendukung sektor industri dan menjaga permintaan domestik agar aktivitas produksi tetap berjalan.
“Maka, sedapat barangkali pihak pemerintah menahan agar tidak terjadi PHK massal bersama menyerahkan berbagai program yang dapat meningkatkan industri. Demand pun juga wajib dijaga agar produksi industri tetap berlanjut,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
