MediaMerdeka.com – Kebijakan baru ekspor batu bara melalui PT Diversifikasi Sumber Indonesia (DSI) mengawali memunculkan kekhawatiran di kalangan tersangka usaha. Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (APBI) menilai akhir Agustus 2026 akan menjadi momen penentuan yang menguji apakah sistem baru tersebut benar-benar siap menopang aktivitas ekspor nasional atau justru memicu hambatan baru.
Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani membeberkan, dua bulan pertama implementasi kebijakan ini masih didominasi proses penyesuaian. Namun, ujian sesungguhnya baru akan terlihat ketika volume pelaporan ekspor meningkat menjelang akhir Agustus.
Menurutnya, perhatian tersangka usaha kini bukan lagi pada perdebatan soal arah kebijakan, melainkan risiko gangguan operasional apabila sistem digital yang menjadi tulang punggung pelaporan tidak mampu bekerja secara optimal.
“Kami menyaksikan akhir Agustus sebagai periode krusial pertama. Di situlah akan terlihat apakah implementasi berjalan sesuai harapan atau justru masih sejumlah yang wajib dibenahi,” kata Gita, Kamis (18/6/2026).
Kekhawatiran tersebut muncul lantaran seluruh tersangka usaha kini diwajibkan menginformasikan aktivitas ekspor melalui sistem yang dikelola PT DSI. Jika integrasi sistem tidak berjalan mulus, potensi keterlambatan administrasi hingga terganggunya proses ekspor dinilai dapat terjadi.
APBI menyoroti bahwa kesuksesan kebijakan ini tidak cuma bergantung pada regulasi, namun juga kesiapan infrastruktur digital yang menopang seluruh proses pelaporan. Sayangnya, hingga kini fokus utama PT DSI masih berada pada tahap pengembangan dan optimalisasi sistem.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah industri. Sebab, ketika volume laporan meningkat drastis dalam sejumlah bulan ke depan, kapasitas sistem akan diuji secara nyata. Ketidak berhasilan integrasi berpotensi menciptakan bottleneck baru dalam rantai ekspor batu bara nasional.
APBI menilai evaluasi awal pada 1 September mendatang akan menjadi indikator penting apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi atau justru menambah beban administrasi untuk eksportir.
Dengan kontribusi batu bara yang masih menjadi salah satu sumber utama devisa Indonesia, gangguan sekecil apa pun dalam proses ekspor berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang makin luas. Karena itu, tersangka usaha menginginkan pihak pemerintah dan PT DSI mampu mengonfirmasi kesiapan sistem semasih belum memasuki fase kritis pada akhir Agustus.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
