MediaMerdeka.com – Sejumlah aktivis 1998 menilai cita-cita Reformasi masih belum sepenuhnya terwujud. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat sekitar, mengawali dari tingginya harga kebutuhan pokok, menyusutnya lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya beban ekonomi rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “98 Menggugat, Lanjutkan Reformasi!!!”, yang dikutip pada Sabtu (20/6/2026).
Aktivis Firman Tendry menilai negara masih belum mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat sekitar.
“Negara pada hari ini tidak berhasil menjawab kebutuhan rakyat. Harga-harga naik, pekerjaan menghilang, dan rakyat dipaksa menanggung beban yang semakin berat. Yang makin mengkhawatirkan, kritik publik tidak dijawab bersama perbaikan kebijakan, namun justru dihadapi bersama upaya-upaya memecah belah gerakan rakyat melalui berbagai kelompok tandingan,” kata Firman.
Ia juga mengkritik munculnya kelompok-kelompok tandingan dalam berbagai gerakan sosial dan kalangan akademisi yang dinilai berpotensi melemahkan suara kritis masyarakat sekitar terhadap kebijakan pihak pemerintah.
Menurut Firman, Reformasi tidak boleh cuma diperingati sebagai peristiwa sejarah, namun wajib terus diperjuangkan sebagai agenda perubahan.
“Reformasi tidak boleh berhenti cuma sebagai peringatan sejarah, namun wajib terus diperjuangkan sebagai agenda perubahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Anton “Ufur” menegaskan bahwa para aktivis 1998 memiliki tanggung jawab moral demi melanjutkan perjuangan para pihak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini masih belum memperoleh keadilan.
Menurut Anton, semangat melawan berbagai bentuk ketidakadilan wajib terus dijaga, meski tantangan yang dihadapi pada saat ini telah berubah.
“Generasi kami barangkali sempat berjuang di jalanan, namun generasi pada hari ini wajib mampu melanjutkan perjuangan itu di setiap ruang yang tersedia, termasuk ruang digital, ruang komunitas, dan ruang-ruang demokrasi lainnya,” tegas Anton.
Sementara itu, Aktivis 98 Liko Larson menyoroti persoalan yang dihadapi wanita pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, kenaikan biaya hidup, ketidaktentuan pekerjaan, dan berkurangnya perlindungan sosial menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat sekitar.
Liko juga mengkritik sejumlah program pihak pemerintah yang dinilai masih belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik agar setiap program negara benar-benar menyerahkan manfaat dan tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran.
“Rakyat tidak hidup dari program-program yang dikampanyekan pihak pemerintah, namun dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anggaran negara makin sejumlah diarahkan demi proyek-proyek yang dipertanyakan efektivitasnya, sementara biaya hidup terus meningkat dan kesejahteraan pekerja terabaikan, maka yang menjadi pihak korban merupakan masyarakat sekitar kecil, terutama wanita dan keluarga pekerja,” tutur Liko.
Adapun Aktivis Hengki Soeharto menilai gerakan masyarakat sekitar sipil perlu beradaptasi bersama perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, ruang digital kini menjadi arena penting demi menyampaikan gagasan, menjalankan advokasi, pendidikan politik, hingga mengawasi jalannya pihak pemerintahan.
“Pertarungan gagasan pada hari ini tidak cuma berlangsung di ruang fisik, namun juga di ruang digital. Karena itu gerakan masyarakat sekitar sipil wajib mampu beradaptasi dan membangun jaringan yang kuat di kedua ruang tersebut,” kata Hengki.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

