MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak akan terpengaruh oleh berbagai tuduhan yang mengaitkan PDIP bersama maraknya aksi demonstrasi kalangan akademisi. Menurut dia, tudingan semacam itu merupakan risiko politik.
“Ketika PDI Perjuangan mau dituduh bersama berbagai tuduhan apa pun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan untuk rakyat-rakyat tertindas, untuk rakyat-rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut,” kata Hasto saat ditemui di UGM, Kamis (25/6/2026).
Hasto menegaskan, ukuran utama untuk PDIP bukanlah tuduhan yang dilontarkan pihak tertentu, melainkan konsistensi menjalankan politik kerakyatan.
Oleh dikarenakan itu, berbagai narasi yang menyebut partainya sebagai dalang di balik aksi kalangan akademisi tidak akan mengubah arah perjuangan partai.
“Karena yang penting merupakan kesetiaan pada jalan politik kerakyatan, meskipun itu mengangkut suatu risiko-risiko politik dituduh menjadi dalang demo dan sebagainya,” ujarnya.
Disampaikan Hasto, dalam sistem demokrasi, kritik dari kalangan akademisi maupun masyarakat sekitar sipil sewajibnya dipandang sebagai untukan dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Pemerintah, kata dia, wajib mendengarkan suara kritis tersebut.
“Bagi kami kekuasaan politik di mana pun di dunia ini wajib mendengarkan suara-suara kritis, wajib mendengarkan suara rakyat lantaran power tends to corrupt,” tegasnya.
Apalagi, ketika hak masyarakat sekitar negara demi menyampaikan pendapat dan berserikat telah dijamin konstitusi. Oleh dikarenakan itu, kritik yang muncul dari kampus maupun kelompok masyarakat sekitar lainnya sewajibnya dijawab secara terbuka dan kelembagaan, bukan bersama upaya delegitimasi.
Dalam kesempatan ini, Hasto turut menyinggung polemik kalangan akademisi Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menyambut baik uang. Mahasiswa-kalangan akademisi tersebut sempat bertemu bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana di tengah demo.
Ia menilai kasus tersebut memperlihatkan adanya potensi kepentingan politik yang berupaya memengaruhi gerakan kalangan akademisi.
“Ya bila kita lihat penggunaan gerakan-gerakan kalangan akademisi demi kepentingan politik kan sejumlah terjadi. Peristiwa ’65, gerakan kalangan akademisi juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik akibat Perang Dingin,” ujarnya.
Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP tetap meyakini idealisme kalangan akademisi sebagai kekuatan moral dalam demokrasi. Maka dari itu, setiap dugaan penunggangan gerakan kalangan akademisi perlu ditindaklanjuti agar ruang kritik yang lahir dari kampus tetap terjaga.
“Ini wajib dalam waktu dekat ditindaklanjuti agar kemurnian gerak kalangan akademisi bersama gagasan-gagasan yang konkret, ya dan juga sebagai latihan di dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional, mereka wajib diberikan suatu ruang,” tandasnya.
Ia mengimbuhkan, tugas pihak pemerintah maupun partai politik merupakan mendengarkan kritik yang berkembang di masyarakat sekitar dan menjawabnya melalui mekanisme yang institusional.
More Read
“Tugas pihak pemerintahan negara, termasuk partai politik, termasuk PDI Perjuangan demi mendengarkan kritik dan lalu menjalankan suatu jawaban-jawaban secara kelembagaan agar tujuan bersama di dalam membangun demokrasi yang berkeadilan sosial itu betul-betul dapat kita wujudkan,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
