MediaMerdeka.com – Amnesty International Indonesia menyoroti mandeknya penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini masih belum menemukan kejelasan. Sejumlah perkara yang diduga melibatkan tokoh militer, kepihak kepolisianan, maupun pihak pemerintahan dinilai masih jauh dari penyelesaian.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pihak pemerintah hingga kini masih belum memperlihatkan kemauan politik yang kuat demi mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.
Ia bahkan meragukan pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengungkap aktor intelektual di balik berbagai dugaan kejahatan kemanusiaan.
“Apakah kepemimpinan politiknya (Prabowo) memang memperlihatkan kemauan demi menyelesaikan? Tampaknya tidak,” kata Usman kepada MediaMerdeka.com, Kamis (16/7/2026).
Menurut Usman, gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya kental bersama nuansa militeristik juga tidak memperlihatkan adanya upaya serius demi memulihkan rasa keadilan untuk para pihak korban pelanggaran HAM.
Di sisi lain, ia menilai sejumlah kebijakan pihak pemerintah yang terkesan populis justru berdampak pada meningkatnya perampasan hak kelompok masyarakat sekitar marginal.
Usman juga menyoroti keberadaan Keaparatur negara kementerianan Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada pihak pemerintahan pada saat ini. Meski telah ada keaparatur negara kementerianan khusus yang menangani isu HAM, ia menilai kehadirannya masih belum menyerahkan dampak nyata terhadap penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
“Bagi saya, pembentukan Keaparatur negara kementerianan HAM masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM berat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan keaparatur negara kementerianan tersebut makin terlihat sebagai upaya membangun citra pihak pemerintah ketimbang menjadi instrumen penyelesaian kasus.
Di akhir pernyataannya, Usman mengajak masyarakat sekitar sipil demi terus menyerahkan tekanan kepada pihak pemerintah agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak berhenti di tengah jalan.
“Dalam sejumlah pengalaman di dunia, keadilan atas pelanggaran HAM berat itu tegak ketika ada tekanan masyarakat sekitar yang amat luas. Sekarang tekanannya telah ada, tapi barangkali masih belum cukup kuat,” tuturnya.
Reporter: Alif Bintang
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
