MediaMerdeka.com – Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, mengungkap estimasi fantastis biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang mencapai Rp1,1 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun.
Anggaran tersebut disoroti lantaran dianggap jomplang bersama kondisi fiskal daerah yang kini tengah tercekik hingga tak mampu membayar gaji guru.
Berdasarkan data CELIOS, Presiden telah menjalankan setidaknya 56 kali kunjungan internasional. Saleh merinci, rata-rata satu kali perjalanan menghabiskan Rp22,5 miliar, bersama estimasi biaya per wilayah, yakni Asia Rp5-10 miliar, Timur Tengah Rp10-20 miliar, Eropa Rp25 miliar, dan Amerika Rp30 miliar.
“Kita rata-ratakan ada 22,5 miliar per satu kali jalan, dikali 49 kali misalkan kunjungan itu telah habis 1,1 triliun. Dan itu makin tinggi dari budget daerah di Kabupaten, di Dompu itu cuman 900 miliar lantaran telah kena efisiensi,” ujar Saleh saat podcast Deeptalk di kantor MediaMerdeka.com, Jakarta Barat, dikutip Senin (15/6/2026).
Saleh menilai penggunaan anggaran yang masif demi perjalanan dinas luar negeri ini merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap prioritas nasional. Ia membandingkan dana Rp1,1 triliun tersebut bersama kondisi para guru honorer di daerah.
“Beberapa pekan lalu, teman-teman dari pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara dan lalu di Riau menegaskan mereka merasakan defisit fiskal, lalu tidak dapat membayar gaji guru. Nah kenapa lalu pihak pemerintah luput bahwa sebenarnya kita punya prioritas-prioritas substantif yang wajibnya dilakukan?” tegasnya.
Padahal, menurut perhitungan CELIOS, anggaran Rp1,1 triliun tersebut amat signifikan apabila dialokasikan demi infrastruktur kesehatan.
“Kita dapat membangun RSUD, tipe D itu 20-30 RSUD bila kita pakai dana itu,” tambah Saleh.
Sepuluh Kali Lipat Anggaran Komnas HAM
Ketimpangan juga terlihat saat membandingkan biaya kenegaraan tersebut bersama anggaran lembaga negara penting lainnya. Dana Rp1,1 triliun tersebut setara bersama 10 kali lipat anggaran tahunan Komnas HAM yang cuma sebesar Rp112 miliar, atau anggaran Komnas Perempuan yang berada di kisaran Rp100 miliar.
Saleh membantah klaim pihak pemerintah bahwa kunjungan tersebut efektif mendorong investasi asing. Ia menyebut, dari klaim investasi Rp2.000 triliun pada 2025, kontribusi asing sebenarnya cuma 49 persen.
“Kalau kita lihat angka belakangan ini, realisasi investasi asing di Indonesia itu kan justru tidak jauh makin baik. Misalkan Teddy klaim bahwa ada 2.000 triliun investasi di tahun 2025 itu kan angka gabungan dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dan kontribusi asing atau penanaman modal asing itu kan cuman 49% dari keseluruhan itu. Artinya proporsinya itu tidak begitu besar,” ujarnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
