MediaMerdeka.com – DPR RI resmi menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,166 triliun demi program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor.
Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi intensif selama tiga jam antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa rencana induk pemulihan tersebut telah memperoleh lampu hijau dari Bappenas dan pihak pemerintah pusat.
“Kami tadi telah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pihak pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.
Dasco menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar proses pemulihan di lapangan dapat dalam waktu dekat terealisasi tanpa hambatan teknis.
“Sehingga tadi kami menjalankan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada keaparatur negara kementerianan dan lembaga dapat berjalan bersama baik,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerangkan bahwa total anggaran Rp100,166 triliun tersebut diproyeksikan demi pengerjaan selama tiga tahun ke depan, mengawali dari tahun 2026 hingga 2028.
Secara rinci, anggaran tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, lalu Rp32,9 triliun demi tahun 2027, dan Rp28,2 triliun demi tahun 2028.
“Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan itu telah diuntuk-untuk. Diuntuk-untuk keaparatur negara kementerianan/lembaga,” jelas Tito.
Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam rencana pemulihan ini. Keaparatur negara kementerianan Pekerjaan Umum (PU) memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp69 triliun demi durasi tiga tahun.
Selain infrastruktur jalan dan fasilitas umum, pihak pemerintah juga menyerahkan perhatian khusus pada hunian masyarakat sekitar. Anggaran sebesar Rp7,4 triliun disiapkan demi pembangunan hunian tetap melalui Keaparatur negara kementerianan Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada periode 2026-2027.
Tito mengimbuhkan bahwa langkah setelah itu merupakan pengajuan dokumen pendukung dari masing-masing keaparatur negara kementerianan demi mencairkan dana tahap awal.
“Nah, ini alhamdulillah telah disetujui. Nanti tinggal tadi Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran demi tahun 2026 yang 38 triliun. Nanti keaparatur negara kementerianan/lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
