DPR Setuju Prabowo Evaluasi Buku Sekolah, Tapi Beri Syarat: Harus Gratis dan Tanpa Bisnis

admin
By
admin
4 Min Read
baca 10 detik

MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti demi mengevaluasi dan meninjau kembali buku-buku ajar di sekolah.

Semasih belumnya, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memerintahkan agar buku pelajaran mengawali dari jenjang SD, SMP, hingga SMA disesuaikan bersama perkembangan zaman dan teknologi.

Presiden juga mengimbau agar kualitas buku Indonesia dibandingkan bersama buku-buku dari negara tetangga guna mengonfirmasi standar pendidikan yang kompetitif.

Merespons hal tersebut, Lalu menegaskan, bahwa Komisi X DPR RI pada prinsipnya tidak keberatan bersama rencana perubahan buku tersebut, asalkan diikuti bersama sejumlah catatan penting terkait kualitas konten dan aksesibilitas untuk siswa.

“Berikutnya, selain itu, ide Pak Presiden pada hari semasih belumnya melalui Mensesneg terkait bersama buku mata pelajaran yang akan dirubah. Kami di Komisi 10 prinsipnya setuju, nggak ada masalah, bersama catatan, kan,” ujar Lalu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Ia menekankan, bahwa perubahan buku tidak boleh cuma sekadar formalitas atau perubahan tampilan luar saja, melainkan wajib menyentuh substansi materi yang mendalam bersama melibatkan para ahli.

“Satu, buku yang akan dirubah ini tidak cuma tampilan fisik. materi, isi, kontennya, juga tentu wajib dirubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak cuma 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Kemudian, dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini cuma dikerjakan oleh kelompok tertentu saja demi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Selain masalah konten, Lalu juga menyoroti aspek ekonomi dari kebijakan ini. Ia mewanti-wanti agar proyek perubahan buku pelajaran tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi mencari keuntungan pribadi.

Lalu menginginkan buku-buku baru tersebut nantinya dapat diakses oleh seluruh siswa di Indonesia tanpa dipungut biaya.

“Kemudian berikutnya, tentu harapan kami bersama adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini wajib gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak cuma di kota saja, namun di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya, tentu ini moga-moga dapat sampai kepada pihak pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung,” pungkasnya.

Semasih belumnya, Presiden Prabowo Subianto semasih belumnya memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam waktu dekat membentuk tim demi mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang pada saat ini digunakan di sekolah-sekolah.

Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas selama makin dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan, evaluasi diperlukan agar buku pelajaran dapat disesuaikan bersama perkembangan zaman dan teknologi.

“Kita tidak ingin kalah bersama buku-buku pelajaran dari luar,” kata Prasetyo saat jumpa pers bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti setelah rapat.

Arahan tersebut lalu ditindaklanjuti bersama peninjauan buku pelajaran mengawali jenjang SD, SMP hingga SMA.

Prabowo mengimbau pihak pemerintah membandingkan buku pelajaran Indonesia bersama buku-buku dari sejumlah negara tetangga.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *