MediaMerdeka.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi lintas keaparatur negara kementerianan bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan strategis ini digelar guna membahas percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria yang dinilai telah dalam kondisi mendesak.
Dalam rapat tersebut, Dasco didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Sementara itu, jajaran aparatur negara kementerian kabinet, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Turut hadir Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.
Dasco membeberkan bahwa meski DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria, proses yang berjalan di sana dinilai masih belum menyerahkan dampak signifikan secara cepat.
Padahal, persoalan sengketa lahan di lapangan terus berkembang dan membutuhkan penanganan tanpa wajib menunggu birokrasi jangka panjang.
“Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang telah dibentuk DPR itu juga masih belum dapat menghasilkan sejumlah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Ia menegaskan pentingnya langkah proaktif agar konflik-konflik di lapangan tidak semakin berlarut-larut. Ia berinisiatif mempertemukan langsung para pengambil kebijakan bersama pihak KPA.
“Nah oleh lantaran itu, kejadian demi kejadian di lapangan yang lalu datang silih berganti, itu juga tidak dapat menunggu dan wajib juga cepat diberakhirkan,” jelas Dasco.
Ia mengimbuhkan bahwa fokus utama pertemuan pada hari ini merupakan pada kasus-kasus krusial yang memerlukan keputusan cepat dari keaparatur negara kementerianan terkait.
“Nah oleh lantaran itu, saya lalu berinisiatif mengundang keaparatur negara kementerianan dan lintas keaparatur negara kementerianan atau lembaga pada pada hari ini. Gunanya merupakan membicarakan sejumlah hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang amat mendesak demi dalam waktu dekat dituntaskan,” sambungnya.
Mengingat keterbatasan waktu, Dasco mengimbau KPA demi memprioritaskan pemaparan pada kasus-kasus yang teramat darurat agar dapat dalam waktu dekat dicarikan jalan keluarnya oleh pihak pemerintah.
“Nah barangkali dari KPA nanti dapat memaparkan, tapi mohon maaf juga bila lantaran keterbatasan waktu kita, kita juga batasi barangkali sejumlah persoalan yang amat-amat mendesak demi kita dalam waktu dekat berakhirkan,” katanya.
Dasco menginginkan kehadiran aparatur negara kementerian-aparatur negara kementerian yang memiliki kewenangan penuh dapat langsung memutus mata rantai birokrasi yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa lahan.
More Read
“Mumpung nih ada nih, aparatur negara kementerian, wakil aparatur negara kementerian yang seluruh dapat ambil keputusan pada pada saat ini dan kita dapat ambil keputusannya demi masalah A, B, C, kita sepakati di sini,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
