MediaMerdeka.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 sekilas terlihat meyakinkan. Pemerintah punya alasan demi menyebut ekonomi nasional masih solid di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan eksternal.
Namun, angka pertumbuhan tersebut menyimpan persoalan yang tidak kalah penting: ekonomi memang tumbuh, namun masih belum seluruh tersangka usaha ikut merasakan manfaatnya.
Bahkan, apabila menyaksikan sejumlah indikator, mesin ekonomi Indonesia justru mengawali memperlihatkan tanda-tanda kehilangan tenaga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Angka itu masih makin tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,12 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Tetapi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen, pertumbuhan ekonomi justru melambat.
Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik angka 5,29 persen tersebut?
1. Ekonomi tumbuh, namun industri justru tertinggal
Salah satu sinyal yang perlu diperhatikan datang dari sektor industri pengolahan.
Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia itu cuma tumbuh 4,52 persen pada triwulan II 2026. Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.
Masalahnya, industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Artinya, ketika industri tumbuh makin lambat daripada ekonomi secara keseluruhan, ada pertanyaan besar mengenai kualitas pertumbuhan tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W Kamdani menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian lantaran industri pengolahan sewajibnya menjadi salah satu mesin utama demi menciptakan investasi, produksi, ekspor, rantai pasok, hingga lapangan kerja formal.
Menurut APINDO, sejumlah industri masih menyikapi persoalan klasik yang masih belum benar-benar berakhir: permintaan yang terbatas, ekspor yang melemah, biaya energi dan logistik yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, ketergantungan bahan baku impor, serta persaingan bersama produk impor.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi masih belum otomatis berarti pabrik-pabrik berproduksi makin kencang atau dunia usaha memperoleh pasar yang makin besar.
2. Permintaan masih belum kuat, biaya produksi malah naik
Persoalan berikutnya merupakan tekanan dari sisi biaya.
Ketika permintaan masih belum sepenuhnya pulih, dunia usaha justru wajib menyikapi biaya energi, BBM, logistik, dan bahan baku yang berpotensi meningkat.
Situasi ini menciptakan tekanan ganda.
Di satu sisi, korporasi membutuhkan penjualan yang makin tinggi demi mengerek pendapatan. Di sisi lain, biaya produksi dan distribusi dapat meningkat berakibat margin keuntungan semakin tertekan.
Kondisi tersebut menjadi semakin berat untuk korporasi yang bergantung pada bahan baku atau barang antara dari luar negeri.
Ketika rupiah melemah, harga barang impor dalam rupiah otomatis menjadi makin mahal. Perusahaan akhirnya menyikapi pilihan yang sama-sama tidak mudah: menaikkan harga jual dan berisiko kehilangan konsumen, atau menahan kenaikan harga dan menyambut baik margin keuntungan yang makin tipis.
3. Impor naik, namun ekspor masih belum menjadi mesin pertumbuhan
Tekanan juga terlihat dari perdagangan luar negeri.
APINDO menilai pertumbuhan impor yang makin tinggi dibandingkan ekspor memperlihatkan permintaan eksternal masih belum menjadi motor pertumbuhan yang kuat.
Memang, tidak seluruh impor merupakan kabar buruk.
Seuntukan impor berupa bahan baku, barang modal, mesin, dan kebutuhan produksi yang justru diperlukan demi mendukung investasi serta aktivitas industri.
Tetapi persoalan muncul ketika ketergantungan terhadap barang-barang tersebut terlalu tinggi.
Artinya, industri nasional masih membutuhkan sejumlah input dari luar negeri demi menjalankan produksinya. Ketika rupiah melemah, biaya produksi pun ikut terpapar risiko nilai tukar.
Pada saat bersamaan, ekspor masih belum cukup kuat demi menjadi penopang utama pertumbuhan.
Ini menciptakan Indonesia menyikapi persoalan yang cukup rumit: aktivitas ekonomi berjalan, namun seuntukan mesin produksinya masih bergantung pada input dari luar negeri sementara pasar ekspor masih belum cukup kuat.
4. Rupiah Rp18.000 mengawali masuk ke laporan keuangan
Tekanan nilai tukar bukan lagi sekadar persoalan di pasar valuta asing.
Pelemahan rupiah yang berada di kisaran Rp17.800-Rp18.100 per dolar AS mengawali berpotensi masuk langsung ke laporan keuangan korporasi.
Pengamat pasar modal Teguh Hidayat menyebutkan dampaknya memang tidak sama demi seluruh emiten.
Perusahaan yang berorientasi ekspor justru dapat memperoleh keuntungan lantaran pendapatannya berasal dari dolar AS. Ketika dikonversikan ke rupiah, nilai pendapatan tersebut menjadi makin besar.
Namun, cerita berbeda terjadi pada korporasi yang sejumlah menjalankan impor atau memiliki utang dalam dolar AS.
Bagi korporasi importir, pelemahan rupiah menciptakan kebutuhan pembayaran dalam dolar menjadi makin mahal ketika dikonversikan ke rupiah.
Sementara untuk korporasi yang memiliki utang dolar, nilai kewajibannya dalam laporan keuangan rupiah ikut meningkat.
Selisih tersebut dapat dicatat sebagai rugi kurs dan pada akhirnya menekan laba bersih.
5. Penjualan dapat naik, laba justru ambruk
Contoh tekanan tersebut terlihat pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).
Pada semester I 2026, penjualan korporasi masih tumbuh sekitar 11 persen menjadi Rp41,86 triliun. Laba usaha juga meningkat menjadi Rp9,15 triliun.
Namun, laba bersih justru turun sekitar 33 persen menjadi Rp3,7 triliun.
Kondisi ini menjadi gambaran sederhana mengenai persoalan yang sedang dihadapi dunia usaha.
Pendapatan yang naik tidak senantiasa berarti keuntungan ikut naik.
Perusahaan dapat menjual makin sejumlah, namun ketika biaya bahan baku, impor, bunga, atau rugi selisih kurs meningkat, keuntungan yang tersisa justru menyusut.
Inilah salah satu alasan mengapa angka pertumbuhan ekonomi 5,29 persen perlu dibaca makin hati-hati.
6. Cadangan devisa masih kuat, namun tekanan eksternal masih belum hilang
Indonesia sebenarnya masih memiliki bantalan eksternal yang relatif kuat.
Cadangan devisa pada akhir Juli 2026 tercatat sekitar US$145,3 miliar, sedikit turun dari US$145,6 miliar pada akhir Juni.
Penurunan tersebut berkaitan antara lain bersama pembayaran utang luar negeri pihak pemerintah dan langkah Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidaktentuan pasar keuangan global.
Posisi cadangan devisa tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional. Jadi, kondisi ini masih belum dapat disebut sebagai krisis eksternal.
Tetapi bukan berarti tekanannya boleh diabaikan.
Selama rupiah berada di level tinggi terhadap dolar AS, korporasi yang memiliki eksposur impor dan utang dolar tetap menyikapi risiko makin besar.
Dengan demikian, masalahnya bukan apakah Indonesia sedang merasakan krisis, melainkan seberapa lama dunia usaha mampu menahan tekanan biaya dan nilai tukar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
