MediaMerdeka.com – Kericuhan yang berujung pada pembakaran 11 kantor pihak pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu keprihatinan serius dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Papua Tengah demi dalam waktu dekat mengambil langkah konkret guna meredakan situasi di wilayah tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada Selasa malam (11/8/2026) tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas vital, termasuk Kantor Bupati Puncak dan Kantor DPRD.
Kerusuhan ini diduga kuat dipicu oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat sekitar terkait mekanisme penyaluran Dana Desa.
Indrajaya menegaskan, bahwa pihak pemerintah pusat dan daerah tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut lantaran dampaknya akan melumpuhkan pelayanan publik dan mengancam stabilitas keamanan.
“Gubernur Papua Tengah dan Menteri Dalam Negeri wajib dalam waktu dekat turun tangan. Kerusuhan bagaikan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada langkah cepat demi meredakan situasi sekaligus mencari akar persoalannya,” ujar Indrajaya kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui dialog terbuka. Menurutnya, pihak pemerintah daerah wajib bersedia duduk bersama demi mendengar keluhan masyarakat sekitar, terutama yang berkaitan bersama transparansi anggaran desa.
“Masalah ini wajib diberakhirkan secara dialog. Pemerintah daerah wajib duduk bersama bersama pihak-pihak yang mengajukan protes terkait penyaluran Dana Desa. Apa sebenarnya masalahnya? Apakah persoalannya menyangkut mekanisme, transparansi, penerima manfaat, atau hal lainnya? Semua wajib dibahas bersama,” katanya.
Indrajaya mengimbuhkan, bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci demi meredam kesalahpahaman.
Pemerintah diwajibkan menyerahkan penjelasan gamblang mengenai prosedur penyaluran dana agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat sekitar.
“Jangan sampai persoalan administrasi atau ketidakpuasan terhadap penyaluran anggaran lalu berkembang menjadi konflik dan berujung pada perusakan fasilitas pihak pemerintahan. Pemerintah wajib hadir demi menerangkan dan masyarakat sekitar juga wajib diberikan ruang demi menyampaikan keberatan,” tuturnya.
Meski mengimbau pihak pemerintah responsif, Indrajaya juga menyerahkan peringatan keras kepada masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas publik merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya.
“Pemerintah wajib responsif, namun masyarakat sekitar juga wajib menjaga ketertiban. Fasilitas pihak pemerintahan merupakan aset negara dan digunakan demi menyerahkan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Karena itu, penyelesaian masalah wajib ditempuh melalui dialog, bukan kekerasan,” tegasnya.
Indrajaya optimis situasi di Puncak, Papua Tengah, dapat kembali kondusif apabila seluruh pihak mengedepankan kepala dingin dan semangat mencari solusi bersama.
“Saya yakin masalah ini dapat diberakhirkan bersama dialog dan komunikasi yang baik. Yang teramat penting kini merupakan meredakan situasi, mencari akar masalah, lalu duduk bersama demi menentukan solusi yang adil dan dapat diterima seluruh pihak,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
