MediaMerdeka.com – Jagat media sosial belakangan ini dihangatkan oleh isu gerakan massa yang disebut bakal turun ke jalan pada pertengahan Agustus 2026.
Mantan aparatur negara intelijen aparat TNI, Brigjen aparat TNI (Purn) Purnomo, menilai fenomena ini bukan sekadar rumor kosong. Ia menyaksikan ada benang merah antara keresahan ekonomi bersama benturan kepentingan kelompok tertentu yang merasa gerah bersama arah kebijakan pihak pemerintah pada saat ini.
“Jadi bila dibilang rumor ya rumor, lantaran masih belum terjadi. Tapi gerakan ini diikuti para tokoh yang menyampaikan kita revolusi, kejadian yang kini memang pertama kalinya kepala negara mau atau berani menjalankan nasionalis sumber alam,” ujar Purnomo dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (12/8/2026).
Purnomo menganalisis bahwa tensi politik pada saat ini tak lepas dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengawali “bersih-bersih” di sektor sumber daya alam (SDA).
Kebijakan demi menata ulang pengelolaan kekayaan alam secara makin transparan disinyalir memicu resistensi dari pemain lama.
“Presiden Prabowo berusaha mengetahui seberapa besar sumber alam kita ini sebenarnya menata ulang masuk daerah kalimantan atau daerah timur kan tinggal lubang-lubang, siapa yang diuntungkan seluruh transparan kan,” tutur Purnomo.
Ia menduga ada pihak-pihak yang semasih belumnya menikmati “kue” SDA bersama bebas, kini merasa terancam oleh kebijakan baru tersebut.
“Kan ada orang yang merasa dirugikan, jadi ada orang yang tidak suka bersama kebijakan Prabowo,” kata dia.
Purnomo tidak ragu membandingkan gaya kepemimpinan pada saat ini bersama dua periode pihak pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi semasih belumnya.
Ia menyoroti adanya dugaan celah korupsi yang masif dalam pengelolaan negara di masa lalu yang menurutnya wajib dalam waktu dekat diungkap ke publik.
“Zaman Jokowi hampir abis adapatn, peluang korupsi itu diberikan, tapi seluruhnya masih dalam tanda kutip masih diperkirakan lantaran masih belum ada putusan hukum,” tegas Purnomo.
Secara khusus, ia menyinggung data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana fantastis di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diduga menguap ke kantong pribadi.
“Harusnya dibongkar dong, kenapa tidak dibongkar 36 persen berapa triliun,” kata Purnomo.
Menariknya, Purnomo membeberkan bahwa gerakan massa ini tidak cuma mengangkut agenda ekonomi, namun juga sasaran politik yang amat spesifik: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari delapan tuntutan yang beredar, poin terakhir menjadi yang teramat krusial.
More Read
“Delapan tuntutan, tuntutan yang kedelapan merupakan makzulkan Gibran dari proses pendaftaranya tidak jelas,” ujar Purnomo, merujuk pada polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran menuju kursi cawapres.
Reporter : Agustin Dwi Anggraini
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
