MediaMerdeka.com – Pasukan militer Amerika Serikat (AS) secara resmi telah menduduki Irak selama 23 tahun. Periode kehadiran militer ini terhitung sejak gelombang invasi pertama diluncurkan pada Maret 2003 hingga pengerahan pasukan koalisi internasional secara penuh dinyatakan tuntas pada akhir September 2026.
Penarikan prajurit terakhir dari Pangkalan Udara Erbil ini menandai berakhirnya salah satu intervensi militer asing terpanjang dalam sejarah modern, yang kini dirayakan masyarakat sekitar setempat sebagai Hari Kedaulatan Irak (Sovereignty Day).
Kronologi Kehadiran Militer AS di Irak (2003–2026)
Langkah awal pendudukan militer AS di Irak dimengawali pada Maret 2003 lewat operasi tempur bertajuk Operation Iraqi Freedom.
Invasi skala besar yang diluncurkan bersama pasukan koalisi tersebut sukses menggulingkan rezim Presiden Saddam Hussein dalam waktu singkat.
Namun, keputusan pihak pemerintah pendudukan demi membubarkan militer Irak dan membersihkan birokrasi justru memicu kekacauan tatanan sosial, ketegangan sektarian, serta perlawanan bersenjata di berbagai wilayah.
Kehadiran militer AS mencapai puncaknya pada tahun 2007 bersama penempatan sekitar 170.000 personel tentara di tanah Irak.
Kendati Washington sempat menarik seluruh pasukannya pada tahun 2011, penarikan tersebut tidak bertahan lama.
Pada tahun 2014, pihak pemerintah AS kembali menerjunkan militernya atas undangan pihak pemerintah Baghdad melalui Operation Inherent Resolve guna membendung kebangkitan kelompok teroris ISIS yang sempat menguasai bagaikanga wilayah Irak.
Setelah kekuatan teritorial ISIS sukses diruntuhkan pada tahun 2017, peran pengerahan pasukan asing bergeser menjadi misi penasihat, intelijen, dan pelatihan teknis.
Ratusan prajurit koalisi lalu dikonsolidasikan di Pangkalan Udara Erbil semasih belum akhirnya disepakati rencana penarikan bertahap pada September 2024 di bawah pihak pemerintahan Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.
Proses evakuasi personel dan perlengkapan militer tersebut resmi berakhir diproses pada 30 September 2026 di bawah pihak pemerintahan Donald Trump.
Berawal dari Tuduhan Palsu Senjata Pemusnah Massal
Agresi militer AS dan sekutunya pada tahun 2003 silam dipicu oleh narasi politik yang digaungkan oleh Presiden AS George W. Bush bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
More Read
Kala itu, Gedung Putih berdalih bahwa invasi darat wajib dilakukan lantaran rezim Saddam Hussein dituduh memiliki dan menyembunyikan senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction).
Invasi tersebut bahkan nekat dijalankan meski mendapat penolakan tegas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tuduhan keberadaan senjata berbahaya tersebut belakangan terbukti sebagai kebohongan belaka, dikarenakan tim pemeriksa internasional tidak sempat menemukan bukti atau simpanan senjata pemusnah massal di seluruh wilayah Irak.
More Read
Dampak dari narasi palsu ini berujung tragis untuk kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Merujuk pada hasil survei Lancet, invasi dan dampak perang ini diperkirakan merenggut sedikitnya 600.000 hingga 1 juta jiwa masyarakat sekitar Irak.
Di pihak lain, sesejumlah makin dari 4.500 prajurit militer AS dilaporkan tewas selama bertahun-tahun pertempuran.
Kekacauan sosial dan disintegrasi tatanan keamanan pasca-invasi ini juga menjadi ladang subur yang melahirkan kelompok radikal ISIS sejak tahun 2004.
Mengapa AS Akhirnya Angkat Kaki dari Irak?
Keputusan AS demi mengakhiri keterlibatan militernya di Irak didorong oleh kombinasi faktor politik internal, dinamika keamanan kawasan, serta tuntutan kedaulatan dari pihak pemerintah Baghdad.
Pertama, adanya komitmen politik demi mengakhiri perang tanpa akhir (endless wars). Presiden AS Donald Trump menggambarkan keterlibatan militer negaranya selama dua dekade di Irak sebagai “petualangan yang amat mahal di neraka” (very expensive excursion into Hell).
Kebijakan penarikan ini dipandang sebagai langkah realistis demi mengurangi beban anggaran militer luar negeri dan memindahkan fokus hubungan ke ranah kerja sama bilateral biasa.
Kedua, melemahnya ancaman militer terorganisir dari kelompok ISIS. Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi bahwa misi kontra-terorisme telah sukses melumpuhkan kekuatan ISIS sebagai ancaman militer berskala besar.
Oleh lantaran itu, fungsi pengamanan nasional kini diserahkan penuh kepada Pasukan Keamanan Irak bersama tentara Kurdi (Peshmerga).
Ketiga, faktor risiko keamanan pangkalan militer AS. Keberadaan pangkalan tentara asing di Irak berulangkali menjadi sasaran empuk serangan drone dan rudal oleh kelompok milisi yang bersekutu bersama Iran.
Biaya pertahanan pangkalan yang tinggi serta risiko eskalasi konflik yang terus membayangi mendorong Washington memilih merelokasi satuan tugasnya keluar dari Irak.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
