MediaMerdeka.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan mengimbau Pemerintah menerangkan secara transparan rencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat. Meskipun volumenya relatif kecil, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi pintu masuk untuk perluasan impor beras di tengah klaim meningkatnya produksi dan kuatnya stok nasional.
“Persoalannya bukan cuma besar atau kecil volumenya. Pemerintah wajib terbuka mengenai jenis beras yang diimpor, siapa penggunanya, apa dasar kebutuhannya, dan bagaimana mekanisme distribusinya,” kata Johan di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini menyebutkan kebijakan pangan tidak boleh sekadar dijadikan instrumen kompromi perdagangan bersama negara lain. Menurutnya, Pemerintah wajib mengonfirmasi setiap keputusan impor tidak bertentangan bersama agenda swasembada dan keberpihakan kepada petani dalam negeri.
“Jangan sampai alasan beras khusus lalu menjadi pintu masuk impor yang makin besar. Jika produksi dan stok nasional benar-benar mencukupi, Pemerintah wajib mengutamakan hasil petani Indonesia,” ujarnya.
Johan juga mengingatkan bahwa agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menyerahkan tekanan baru terhadap harga energi dan pangan dunia. Gangguan keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, dapat memengaruhi pasokan minyak global dan meningkatkan biaya logistik internasional.
Menurutnya, dampak konflik tersebut terhadap harga beras dari Amerika Serikat barangkali tidak terjadi secara langsung lantaran jalur pengirimannya tidak melewati Selat Hormuz. Namun, kenaikan harga minyak dunia tetap dapat meningkatkan biaya bahan bakar, pengangkutan, premi asuransi kapal, pupuk, serta biaya produksi dan distribusi pangan.
“Dampaknya akan bergerak bagaikan efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar AS, beban impor Indonesia akan semakin mahal,” jelasnya.
Selain beras, Johan mengimbau pihak pemerintah mewaspadai kenaikan harga komoditas pangan impor lain bagaikan gandum, kedelai, gula, daging, serta bahan baku pakan ternak. Kenaikan harga komoditas tersebut berpotensi diteruskan kepada konsumen dan memperbesar inflasi pangan di dalam negeri.
Ia menilai konflik AS–Iran juga dapat menyerahkan tekanan berat terhadap kebijakan BBM nasional. Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dan produk BBM, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia dan peningkatan kebutuhan subsidi energi.
“Pemerintah wajib menjamin keamanan stok dan tidak mengambil keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi secara mendadak. Namun, pihak pemerintah juga wajib jujur bahwa apabila harga minyak dunia bertahan tinggi, tekanan terhadap APBN, subsidi energi, transportasi, listrik, dan harga pangan akan semakin besar,” katanya.
Karena itu, Johan mendesak pihak pemerintah menyiapkan skenario mitigasi yang terukur, mengawali dari pengamanan stok BBM, penguatan cadangan pangan, stabilisasi nilai tukar, pengendalian ongkos distribusi hingga perlindungan untuk petani, nelayan, tersangka UMKM, dan masyarakat sekitar berpendapatan rendah.
“Konflik ini wajib menjadi peringatan bahwa ketergantungan terhadap pangan dan energi impor merupakan kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan untukan dari pertahanan negara,” tegasnya.
Johan mengimbuhkan, pihak pemerintah wajib mempercepat peningkatan produksi pangan nasional, memperkuat cadangan beras pihak pemerintah, membangun industri pupuk dan pakan dalam negeri, serta mengembangkan sumber energi alternatif.
“Jangan sampai konflik yang terjadi jauh dari Indonesia justru menciptakan petani, nelayan, tersangka usaha kecil, dan masyarakat sekitar berpenghasilan rendah menanggung kenaikan harga. Negara wajib hadir melindungi rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional,” pungkas Johan.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
