MediaMerdeka.com – Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi demi mengalihkan utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kepada keaparatur negara kementerianannya menuai respons dari legislator. Purbaya semasih belumnya beranggapan langkah itu merupakan bentuk restrukturisasi utang tanpa wajib bergantung pada APBN.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebutkan wacana itu merupakan bentuk persiapan pihak pemerintah dalam mencari solusi demi menangani utang dari proyek kereta cepat.
“Tentunya, policy apa pun dari pihak pemerintah itu merupakan opsi yang terbaik,” kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia juga menilai langkah itu digaungkan sebagai jalan keluar agar kereta cepat tetap beroperasi bersama baik tanpa perlu membebani BUMN.
Politisi Partai Golkar ini juga mengaku masih menunggu hasil keputusan akhir yang akan diambil pihak pemerintah demi menangani membengkaknya biaya proyek era Presiden Jokowi itu.
DPR, kata dia, nantinya akan mengagendakan pembahasan lanjutan apabila wacana tersebut telah berakhir dibahas pihak pemerintah. Sebab, wacana itu menyangkut mekanisme penggeseran utang dan pengakuan barang milik negara.
“Kalau pihak pemerintah ambil keputusan maka tugas kami, Partai Golkar, merupakan mengamankan secara politik. Karena butuh keputusan politik,” imbuhnya.
Reporter: Alif Bintang
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
