MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui detail anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Pengakuan ini menjadi kali kedua Purbaya mengakui adanya “kebobolan” terkait pos anggaran pihak pemerintah dalam waktu berdekatan.
Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo diketahui menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut semasih belumnya disebut memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun saat ditanya soal besaran anggaran, Purbaya mengaku masih belum memperoleh informasi rinci.
“Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu,” ujar Purbaya usai salat Idul Adha di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu pada hari semasih belumnya.
Ia lalu mengimbau awak media menanyakan langsung kepada Keaparatur negara kementerianan Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurutnya, besar kebarangkalian anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan keaparatur negara kementerianan tersebut.
“Tanya Mensesneg. Saya rasa si uang mereka sendiri,” katanya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru mengenai koordinasi antar keaparatur negara kementerianan dalam pengawasan belanja negara, terutama demi program-program yang menjadi perhatian publik.
Semasih belumnya, Purbaya juga sempat mengaku kecolongan terkait pengadaan 25.000 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1,05 triliun. Ia menegaskan bahwa usulan anggaran tersebut sebenarnya telah ditolak sejak tahun lalu, namun tetap lolos dalam sistem penganggaran.
Menurut Purbaya, kebobolan tersebut terjadi akibat kelemahan perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran Keaparatur negara kementerianan Keuangan. Sistem itu kini tengah diperbaiki agar tidak ada lagi pos belanja yang lolos tanpa pengawasan ketat.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki berakibat nggak kebobolan kayak pada hari semasih belumnya tuh,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.
Ia bahkan menyebut sistem lama menciptakan dirinya “dibobol” oleh mekanisme penganggaran yang tidak berjalan optimal. Karena itu, Keaparatur negara kementerianan Keuangan kini berjanji memperkuat pengawasan belanja negara, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pihak pemerintah.
Pengakuan berulang dari Menteri Keuangan soal lolosnya anggaran jumbo tanpa sepengetahuannya dinilai dapat menjadi alarm untuk tata kelola fiskal pihak pemerintah. Di tengah tekanan efisiensi APBN dan kebutuhan menjaga kepercayaan publik, transparansi serta pengawasan belanja negara kini menjadi sorotan utama.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
