MediaMerdeka.com – Dialog antara Kepala Staf Kekepala negaraan (Kastaf) Jenderal aparat TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan kalangan akademisi Universitas Brawijaya (UB) berubah menjadi forum kritik terhadap sejumlah program strategis pihak pemerintah.
Mulai dari efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), krisis regenerasi petani, hingga mandeknya hilirisasi riset kampus menjadi sorotan utama.
Di hadapan Dudung, kalangan akademisi mempertanyakan kesiapan pihak pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045 di tengah realitas mayoritas petani Indonesia yang telah berusia lanjut serta minimnya minat generasi muda terjun ke sektor pertanian.
Kritik teramat tajam muncul ketika kalangan akademisi menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian tidak akan berarti apabila pihak pemerintah tidak berhasil menyelesaikan persoalan regenerasi petani.
Mereka mengingatkan bahwa mencetak petani yang mandiri, adaptif, dan mampu mengelola teknologi modern membutuhkan waktu hingga belasan tahun, sementara pada saat ini sektor pertanian masih identik bersama kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan.
Menanggapi hal itu, Dudung mengakui mayoritas petani Indonesia memang berusia di atas 40 tahun. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi kunci agar sektor agraria kembali menarik untuk generasi muda.
“Teknologi wajib menjadi pintu masuk agar anak muda mau kembali menyaksikan pertanian sebagai profesi yang menjanapabilan,” ujarnya.
MBG Diakui Masih Bermasalah
Tak cuma sektor pertanian, kalangan akademisi juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan antarwilayah, bahkan ditemukan makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Dudung secara terbuka mengakui pihak pemerintah menemukan berbagai persoalan dalam implementasi program unggulan tersebut dan mengonfirmasi evaluasi besar-besaran dalam waktu dekat dilakukan.
“Pemerintah dalam waktu dekat akan menjalankan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang MBG,” kata Dudung.
Menurutnya, pihak pemerintah telah menemukan disparitas kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah berakibat membutuhkan pembenahan agar tujuan peningkatan gizi benar-benar tercapai.
Ia menegaskan, penataan ulang akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni standar mutu gizi makanan, kualitas bahan pangan yang digunakan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat, terutama di wilayah rawan stunting dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
More Read
“Hal-hal bagaikan ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yakni mengonfirmasi penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
