MediaMerdeka.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepemilikan rekening perbankan atau rekening koran untuk setiap masyarakat sekitar negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Pembuatan rekening bank secara otomatis untuk WNI yang genap berusia 17 tahun akan disertai bersama pemberian saldo Rp50 ribu sebagai dana awal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perbankan tidak boleh memotong dana awal yang rencananya akan diberikan pihak pemerintah tersebut.
Pemerintah secara khusus mengimbau Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciptakan regulasi agar bank tidak dapat menyedot saldo awal Rp50 ribu demi biaya atau kepentingan lain.
Dalam pelaksanaannya, pihak pemerintah menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia demi menjalankan program pembuatan rekening untuk seluruh WNI yang memasuki usia 17 tahun.
Kenapa pihak pemerintah menciptakan program ini?
Program pembuatan rekening untuk WNI yang memasuki usia 17 tahun dan memiliki KTP bertujuan mendorong kepemilikan rekening perbankan makin luas di masyarakat sekitar.
Selain tentunya demi meningkatkan inklusi keuangan nasional sekaligus integrasi penyaluran program-program pihak pemerintah. Melalui kepemilikan rekening, distribusi program diharapkan dapat menjangkau secara tepat sasaran dan makin efisien.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan rekening akan terhubung langsung bersama sistem dan basis data pihak pemerintah.
Rekeningnya dapat dipakai demi apa?
Selain sebagai sarana penyaluran bantuan sosial, rekening perbankan tersebut dapat digunakan masyarakat sekitar demi keperluan menyimpan dan atau menabung.
Bahkan, pihak pemerintah juga menjanapabilan sistem pembayaran QRIS yang otomatis tersedia tanpa biaya sebagai sistem pembayaran.
“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya demi para pedagang. Diharapkan bila bersama demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” ujar Airlangga.
Bagaimana mekanismenya?
Airlangga menyebutkan pembuatan rekening akan otomatis kepada WNI berusia 17 tahun dan menciptakan KTP. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri akan dilibatkan demi menyinkronisasi data masyarakat sekitar.
Lantas, apakah masyarakat sekitar yang memperoleh rekening tersebut tidak perlu ke bank demi menciptakan rekening dan otomatis dapat? Airlangga menyebutkan teknisnya masih dalam proses pembahasan.
“Karena kan BI, bank BSI maupun BRI telah punya ininya, apa namanya… programnya. Dan sebetulnya kami sempat lakukan juga di periode semasih belumnya bersama berbagai program yang direct dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang,” kata Airlangga di kompleks Istana Kekepala negaraan Jakarta, Rabu (9/9/2026).
More Read
Rekening baru tersebut tidak cuma diperdemikan untuk mereka yang masih belum memiliki rekening. Airlangga menyebutkan kebarangkalian mereka yang telah memiliki rekening juga akan dapat.
“Nanti dikonsolidasi. Jadi bila rekening ini kan demi berbagai program pihak pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” kata Airlangga.
Kekinian, pihak pemerintah terus merapatkan rencana program tersebut demi menyiapkan regulasi bersama Dewan Keuangan Inklusif. Rencananya, program dapat berjalan semasih belum akhir tahun 2026.
More Read
“Insyaallah, kita telah dapat mengawali,” kata Airlangga.
Sementara itu, apakah masyarakat sekitar dapat memilih bank sendiri? Mengingat pihak pemerintah cuma menggandeng BRI dan BSI. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan memang cuma dua bank itu saja. Khusus Aceh, pembuatan rekening akan dilakukan oleh BSI.
“Iya emang telah BRI dan BSI memang dari manajemennya juga telah berkoordinasi demi apa, menjalankan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan demi Aceh itu khusus bersama BSI dapat terlaksana bersama secepatnya ya,” kata Rosan di Istana Kekepala negaraan Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Bagaimana bersama saldo Rp50 ribu?
Mengenai saldo Rp50 ribu yang otomatis dikirimkan ke rekening masing-masing, Airlangga menegaskan dana tersebut bersumber dari APBN bersama total anggaran sekitar Rp11 triliun.
“Totalnya bila.. bila 200 juta penduduk kan berarti kira-kira Rp600 juta, atau sekitar Rp11 T lah,” kata Airlangga.
Walau begitu, hitung-hitungan total anggaran masih dilakukan secara bertahap dan dibahas bersama bersama BI serta OJK.
Semasih belumnya, pihak pemerintah melarang perbankan menjalankan pemotongan saldo awal apa pun alasannya. Kendati demikian, masyarakat sekitar pemilik rekening dapat menjalankan tarik tunai terhadap saldo awal tersebut.
“Bisa, dapat ditarik. Ya,” kata Airlangga.
Tindak Penyalahgunaan Rekening
Pemerintah mengonfirmasi rekening yang diberikan kepada masyarakat sekitar tidak boleh dipergunakan demi tindak pidana kejahatan. Sanksi dan hukuman tegas dalam waktu dekat dilakukan untuk masyarakat sekitar yang melanggar, semisal menyalahgunakan rekening maupun saldo awal demi judi online (judol).
“Nah, bila judol kan langsung ditangkap,” kata Airlangga.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
