MediaMerdeka.com – Partai Golkar merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah.
Ada dua faktor yang wajib dibenahi, agar kepala daerah tidak terus menjalankan tindakan korupsi, diantaranya memperkuat kaderisasi dan merubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menyebutkan, partai politik memiliki kewajiban demi menjalankan pendidikan politik.
“Dalam konteks ini, menjalankan rekrutmen politik, dan lantaran tanggung jawab itu, orang yang direkrut merupakan orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional,” kata Sarmuji, usai pembukaan Training of Trainers Akademi Partai Golkar, Senin (3/8/2026).
Sebabnya, partai politik memiliki kewajiban demi menjalankan pelatihan sejak dini, bahkan sejak semasih belum ditugaskan sebagai aparatur negara publik.
“Pada saat menjadi aparatur negara publik, kewajiban partai juga demi memagari setiap anggota yang menjadi aparatur negara publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” ujar Sarmuji.
Selain itu, kata Sarmuji, mahalnya biaya politik dalam pencalonan kepala daerah menjadi persoalan yang wajib dibenahi. Sebab, hal itu yang dianggap sebagai akar persoalan yang wajib diberakhirkan.
“Sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan yakni mahalnya proses politik seseorang demi menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja wajib kita berakhirkan,” jelasnya.
Dalam berbagai kesempatan menjalankan diskusi hal ini senantiasa disinggung. Namun, saat mencari solusi, kerap tidak menyaksikan kembali akar persoalan tersebut.
Sebabnya, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu wajib dicarikan solusi yang tepat.
“Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang telah kita pahami bersama-sama,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
