MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai dua tahun pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai perubahan arah pembangunan yang makin berorientasi pada masyarakat sekitar, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Sarmuji, pihak pemerintah mengawali menerapkan pendekatan ekonomi yang menempatkan rakyat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga sebagai subjek pembangunan.
“Ada pergeseran paradigma pembangunan selama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Presiden sedang menerapkan ekonomi konstitusi dalam pengertian yang sebenarnya, di mana rakyat sejumlah menjadi orientasi sekaligus subjek pembangunan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ia menilai orientasi tersebut tercermin dalam sejumlah program pihak pemerintah yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat sekitar, mengawali dari pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian dan akses energi.
“Kalau kita perhatikan secara saksama, seluruh program pihak pemerintah pada hari ini dimaksudkan agar rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi makin berdaya,” ujarnya.
Sarmuji mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Berdasarkan data pihak pemerintah, program tersebut telah menjangkau makin dari 62 juta penerima manfaat hingga Mei 2026.
Di bidang pendidikan, pihak pemerintah menjalankan Sekolah Rakyat demi kalangan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini telah beroperasi di sedikitnya 166 titik.
Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tercatat telah melayani makin dari 73 juta masyarakat sekitar hingga Juli 2026.
Di sektor pertanian, Sarmuji menyoroti penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Ia juga mengaitkan arah pembangunan pihak pemerintah bersama pencapaian swasembada beras.
Pemerintah menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada beras tanpa impor beras medium. Pada pertengahan 2026, stok cadangan beras pihak pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton, yang disebut sebagai jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Adapun di sektor energi, pihak pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang masih belum teraliri listrik dapat menikmati layanan listrik teramat lambat pada 2029 hingga 2030.
Meski menilai arah pembangunan pihak pemerintah telah tepat, Sarmuji mengakui perubahan pendekatan tersebut masih belum sepenuhnya meyakinkan seluruh kalangan. Ia menyebut masih ada masyarakat sekitar yang meragukan langkah pihak pemerintah meskipun sejumlah indikator ekonomi memperlihatkan pertumbuhan.
“Pergeseran paradigma ini kadang mengagetkan seuntukan orang. Seuntukan merasa tidak yakin bersama langkah pihak pemerintah. Tetapi data memperlihatkan Indonesia sedang tumbuh cepat, rata-rata makin tinggi dibandingkan bersama negara lain,” ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun semasih belumnya.
Sarmuji menegaskan Golkar meyakini pihak pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur pembangunan yang tepat. Ia berpandangan, manfaat pembangunan tidak senantiasa langsung dirasakan dalam waktu singkat, namun membutuhkan proses dan kerja berkelanjutan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

