MediaMerdeka.com – Rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) demi produk minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita, tampaknya masih akan terus bergulir.
Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, memproyeksikan bahwa pihak pemerintah kebarangkalian besar tetap akan mengerek naik harga batas atas produk tersebut.
Pandangan ini bertolak belakang bersama sejumlah sinyalemen dan pernyataan dari pihak eksekutif semasih belumnya yang mengesankan pembatalan kebijakan tersebut.
Menurut analisis Eliza, langkah pihak pemerintah pada saat ini sebenarnya merupakan fase penundaan strategis. Para pemangku kebijakan dinilai sedang meracik ulang formulasi harga yang teramat rasional dan dapat diterima oleh berbagai pihak semasih belum palu keputusan benar-benar diketuk.
“Sebetulnya bukan batal, tapi masih belum dilakukan lantaran Kementan dan Bapanas masih nyari formulasi harga yang terbaik,” ungkap Eliza saat menyerahkan keterangannya kepada awak media pada Rabu (18/6/2026).
Ancaman Menyempitnya Jarak Harga bersama Minyak Premium
Dalam menyusun formulasi HET yang baru, Eliza menyerahkan peringatan keras agar pihak pemerintah ekstra berhati-hati. Kenaikan harga yang dieksekusi tanpa perhitungan matang justru berisiko menjadi bumerang untuk program Minyakita itu sendiri.
Pasalnya, selisih harga antara minyak goreng bersubsidi ini bersama minyak goreng kemasan premium di pasaran kini semakin tipis.
Jika HET dinaikkan secara sepihak tanpa membereskan kendala struktural di rantai pasok, daya tarik Minyakita di mata konsumen kelas menengah ke bawah dapat luntur.
“Karena gap hrga minyakita bersama premium makin mengecil. Jadi memang perlu berhati-hati dalam menentukan formulasi harga lantaran bila terus menerus menaikkan HET tanpa ada pembenahan, akar persoalannya akan semakin kecil gap Minyakita dan premium,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa masalah ketersediaan barang di lapangan kerap kali memaksa konsumen mengubah pola konsumsi mereka secara mendadak.
“Pada akhirnya masyarakat sekitar jadi terpaksa beralih ke premium lantaran minyakita langka dan harga tak jauh beda,” tambahnya.
Skema DMO Kurang Seksi di Mata Pengusaha Sawit
Polemik Minyakita sejatinya bukan sekadar urusan label harga di rak pedagang. Eliza membedah akar persoalan yang bermuara pada skema Domestic Market Obligation (DMO).
Kebijakan yang mewajibkan produsen memasok seuntukan produksinya ke pasar dalam negeri ini dianggap kurang menggiurkan secara bisnis.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

