MediaMerdeka.com – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah anggapan bahwa fungsi pengawasan parlemen melemah lantaran mayoritas partai politik di Senayan berada dalam barisan pendukung pihak pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Saan merespons klaim PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut dirinya perlu berada di luar pihak pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang lantaran mayoritas kursi DPR dikuasai partai koalisi.
Menurut Saan, mekanisme check and balances di DPR tetap berjalan. Seluruh komisi, kata dia, masih aktif mengkritisi berbagai kebijakan pihak pemerintah yang dinilai bermasalah maupun menuai keluhan dari masyarakat sekitar.
“Check and balances kan tetap jalan ya. Terkait bersama keluhan-keluhan masyarakat sekitar, kebijakan, dan program pihak pemerintah, itu di komisi-komisi terkait tetap disikapi dan dikritisi,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai pihak pemerintah juga cukup terbuka terhadap berbagai masukan dan hasil pengawasan yang disampaikan DPR.
Sebagai contoh, Saan menyinggung evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan program tersebut justru mendorong pihak pemerintah menjalankan pembenahan menyeluruh.
“Seperti Jumat yang lalu misalnya, ketika DPR menyambut baik kalangan akademisi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa mereka sedang menjalankan penataan kembali terkait tata kelola MBG. Banyak sekali yang diperbaiki dan disempurnakan, mengawali dari teknis, penertiban, moratorium, hingga efisiensi,” jelasnya.
Dari proses evaluasi itu, lanjut Saan, pihak pemerintah bahkan berpotensi menjalankan penghematan anggaran dalam jumlah besar.
“Kepala BGN menyampaikan ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses penataan ulang tersebut,” ungkapnya.
Saan menegaskan DPR tetap menjadi saluran untuk berbagai aspirasi publik, termasuk kritik dari kalangan kalangan akademisi maupun kelompok masyarakat sekitar lainnya terhadap kebijakan pihak pemerintah.
“Jadi menurut saya, dalam hal ini DPR tetap telah menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik. Itu tetap kita jalankan,” katanya.
Semasih belumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan partainya memilih berada di luar pihak pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan lantaran mayoritas partai di DPR telah bergabung dalam koalisi pihak pemerintah.
“Posisi PDI Perjuangan telah tegas, berada di luar pihak pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR telah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pihak pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini untuk dia?” ujar Deddy.
Pernyataan Deddy itu sekaligus merespons Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang semasih belumnya menilai sikap politik PDIP masih “abu-abu” dan membingungkan.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
