MediaMerdeka.com – Kebijakan hilirisasi nikel yang selama ini diagung-agungkan pihak pemerintah Indonesia kini mengawali mendapat kritik tajam dari daerah lingkar tambang. Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menilai arah hilirisasi nikel di tanah air pada saat ini mengawali terasa ganjil dan kehilangan arah keberpihakannya pada bangsa sendiri.
Menurut Ihwan, terdapat kontradiksi besar antara narasi kedaulatan sumber daya alam yang digaungkan pihak pemerintah di Jakarta bersama realitas pahit yang dihadapi tersangka industri lokal di lapangan. Di depan publik, pihak pemerintah kerap bicara tentang nasionalisme dan stop ekspor bahan mentah agar Indonesia tidak dijajah asing.
“Tetapi, ketika ada korporasi murni yang benar-benar berupaya membangun smelter bersama darah, keringat, dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” ujar Ihwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).
Sorotan tajam ini salah satunya mengarah pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dianggap sebagai figur utama dalam menakhodai narasi hilirisasi nasional. Ihwan membeberkan, pada saat ini keresahan luar biasa sedang melanda masyarakat sekitar di kawasan lingkar tambang akibat melambatnya aktivitas industri nikel.
Dampak perlambatan ini bukan lagi sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan ancaman nyata untuk urusan dapur masyarakat sekitar. Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter memicu gejolak pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja kontrak dan stagnasi kontraktor tambang, yang menciptakan kios-kios kecil terancam gulung tikar.
Kondisi tak kalah memprihatinkan terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ratusan masyarakat sekitar adat bahkan sampai turun ke jalan menuntut agar aktivitas tambang kembali dijalankan lantaran urat nadi perekonomian masyarakat sekitar lumpuh total saat operasional berhenti.
Badai industri nikel ini kian meluas di Sulawesi. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia telah menghentikan operasional dan merumahkan pekerjanya tanpa ketentuan. Sementara di Kabaena, Bombana, makin dari 800 pekerja wajib menelan pil pahit terkena PHK.
Ironisnya, di tengah situasi kritis ini, pihak pemerintah justru mewacanakan pemangkasan produksi nasional demi menjaga stabilitas harga nikel global. Kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini dinilai tidak menghitung dampak sosial di daerah.
“Di Jakarta, pengurangan RKAB barangkali cuma angka statistik. Tetapi di lingkar tambang, itu berarti cicilan motor terancam macet, anak sekolah dapat berhenti kuliah, dan ekonomi desa lumpuh perlahan,” tegas Ihwan.
Ihwan menyoroti posisi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi pihak teramat ringkih. Ia mencontohkan Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka, sebagai representasi korporasi nasional yang berjuang keras bertahan di tengah dominasi raksasa modal asing.
Berbeda bersama korporasi asing yang memiliki bantalan modal global, akses pembiayaan internasional, serta rantai pasok lintas negara, korporasi nasional wajib bertarung sendirian tanpa perlindungan memadai dari negara.
“Nasionalisme akhirnya terdengar bagaikan slogan yang kehilangan keberpihakan. Nasionalisme sejati itu bukan sekadar melarang ekspor mentah, tapi mengonfirmasi anak bangsa tidak tumbang makin dulu di rumahnya sendiri,” kritiknya.
Ia mengingatkan pihak pemerintah agar tidak menjalankan ironi sejarah: sibuk meneriakkan jargon “Merah Putih”, namun tidak berhasil menjaga rakyat dan industri nasional yang sedang memikul bendera tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
