MediaMerdeka.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan perhatian khusus terhadap nasib para pegawai Hotel Sultan menyusul dilaksanakannya eksekusi pengosongan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Eksekusi yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tersebut menandai beralihnya pengelolaan lahan dari pihak swasta kembali ke negara.
Di tengah proses transisi ini, Dasco menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja yang telah lama mengabdi di hotel tersebut.
Dasco menegaskan bahwa pihaknya akan dalam waktu dekat menjalankan koordinasi bersama Keaparatur negara kementerianan Sekretariat Negara (Kemensetneg) selaku lembaga yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut ke depannya.
“Saya menginginkan dan akan menjalankan koordinasi bersama pihak Keaparatur negara kementerianan Sekretaris Negara terkait nasib pegawai Hotel Sultan,” ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa perubahan manajemen atau status kepemilikan lahan tidak sewajibnya mengorbankan mata pencaharian para pegawai.
Ia mendorong agar pengelola baru di bawah Kemensetneg menyerahkan kesempatan kepada pegawai lama demi tetap bekerja.
“Mengenai pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Keaparatur negara kementerianan Sekretariat Negara, tentunya kita harapkan akan menyerahkan tempat kembali kepada pegawai-pegawai yang selama ini telah bekerja di sana,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan eksekusi pengosongan Hotel Sultan Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.
Eksekusi salah satu ikon perhotelan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, ini menandai akhir dari sengketa panjang yang berlangsung selama puluhan tahun antara pihak pemerintah dan PT Indobuildco, korporasi milik keluarga Pontjo Sutowo.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
