MediaMerdeka.com – Presiden Italia, Sergio Mattarella, mengecam keras serangan militer Israel terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) yang turut menewaskan sejumlah personel penjaga perdamaian, termasuk asal Indonesia.
Mattarella menyebut tindakan yang menargetkan misi perdamaian internasional tersebut tidak dapat diterima dan wajib dalam waktu dekat dihentikan demi mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kecaman ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dan serangan di wilayah operasi UNIFIL.
Serangan Berulang di Sekitar Pos UNIFIL
Laporan Sky TG24 pada Kamis (14/5) menyebutkan bahwa Mattarella telah menyampaikan protes langsung kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, melalui sambungan telepon.
“Serangan terhadap pasukan PBB di Lebanon merupakan tindakan yang ‘tidak dapat diterima’,” tegas Mattarella.
UNIFIL semasih belumnya menegaskan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas pesawat nirawak di sekitar posisi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon selatan.
Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura.
Semasih belumnya, pada 8 April, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengonfirmasi bahwa tembakan peringatan dari Pasukan Pertahanan Israel merusak kendaraan milik pasukan penjaga perdamaian Italia di Lebanon.
Pada 2 April, pangkalan kontingen Italia dalam misi UNIFIL juga dilaporkan menjadi sasaran serangan pihak tidak dikenal.
Indonesia Tuntut Penyelidikan
Serangan tersebut juga menewaskan tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda.
Pemerintah Indonesia melalui Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri telah melayangkan protes resmi dan menuntut penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.
Dalam pernyataannya, Indonesia menyerukan investigasi yang dalam waktu dekat, transparan, dan akuntabel demi mengungkap fakta serta pihak yang bertanggung jawab.
More Read
“Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan dalam waktu dekat, menyeluruh, dan transparan demi mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh wajib ditegakkan,” demikian bunyi pernyataan resmi Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri sejumlah waktu lalu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
