MediaMerdeka.com – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjalankan tugas orkestrasi narasi bersama menempatkan humas Pemerintah Daerah sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap pihak pemerintah.
Setiap program prioritas nasional baru sampai ke masyarakat sekitar melalui pihak pemerintah daerah, dan humas daerahlah yang menerjemahkannya ke bahasa masyarakat sekitar sekaligus menangkap makin dulu apa yang mereka rasakan.
Karena itu Bakom dan humas se-Sumatera Utara bersepakat bekerja sama agar pusat dan daerah berbicara dalam satu narasi.
“Program prioritas pihak pemerintah sampai kepada masyarakat sekitar melalui pihak pemerintah daerah. Humas daerah merupakan mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa masyarakat sekitar, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan masyarakat sekitar. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pihak pemerintah dijaga,” ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10), Hariqo menerangkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pihak pemerintah tidak cuma menyampaikan program, namun juga mendengar masukan, keluhan, dan kritik masyarakat sekitar demi diteruskan kepada keaparatur negara kementerianan dan lembaga terkait.
“Kritik dari masyarakat sekitar merupakan untukan dari pelayanan yang wajib kita terima bersama terbuka. Pelayanan komunikasi pihak pemerintah tidak mengenal jam kerja, lantaran kebutuhan masyarakat sekitar akan informasi hadir setiap saat,” lanjutnya.
Hariqo mengimbuhkan, seluruh program Presiden Prabowo diarahkan demi memajukan masyarakat sekitar, dan itu yang perlu dijelaskan humas daerah bersama contoh yang dekat bersama masyarakat sekitar.
“Tunjangan profesi guru non ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Lebih dari 16 ribu sekolah diperbaiki pada 2025 dan makin dari 71 ribu sekolah dikerjakan pada 2026. Lebih dari 288 ribu papan interaktif digital telah dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, yang hadir sebagai narasumber panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai peran humas daerah perlu ditempatkan makin tinggi dalam tata kelola pihak pemerintahan.
“Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai kesuksesan apabila tersampaikan bersama baik kepada masyarakat sekitar. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan untukan yang menentukan kesuksesan pembangunan,” ujar Sugiat.
Ia mendukung langkah Bakom mengonsolidasikan komunikasi pihak pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintahan merupakan satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun bersama cara penyampaian yang disesuaikan bersama daerah masing-masing,” katanya.
Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan diikuti humas Pemerintah Provinsi serta 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Sumatera Utara menjadi provinsi pertama pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dijalankan Bakom secara bertahap di sejumlah provinsi, bersama peserta unsur kehumasan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pihak pemerintah pusat di daerah.
More Read
Workshop ini merupakan tindak lanjut masukan pihak pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri, yang mengharapkan Bakom hadir langsung di daerah demi memperkuat komunikasi pihak pemerintah dalam satu narasi.
Selain diskusi, peserta mengikuti pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional, yang diakhiri simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus di Sumatera Utara.
Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kemampuan humas daerah dalam menyikapi media dan menerangkan kinerja pihak pemerintah kepada masyarakat sekitar, termasuk ketika berhadapan bersama isu yang bergerak cepat di ruang digital.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
