Jejak Uang Rp145,5 Miliar Kasus Imigrasi, KPK Temukan Aset Kripto Rp1,2 Miliar

MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal masyarakat sekitar negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Lembaga antirasuah menduga seuntukan uang hasil pemerasan dialihkan ke investasi aset kripto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan dugaan tersebut muncul setelah penyidik menyita empat akun aset kripto milik para tersangka bersama nilai mencapai Rp1,2 miliar.

“Kripto dibeli dari uang yang diduga merupakan hasil tindak pemerasan tersebut,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat menerangkan asal-usul aset kripto yang telah disita penyidik dalam perkara yang menyeret sejumlah aparatur negara dan pegawai di lingkungan Imigrasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2–3 Juni 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) dan sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara pengurusan dokumen keimigrasian.

Perkembangan penyidikan lalu mengarah pada penetapan delapan tersangka pada 4 Juni 2026. Mereka diduga menjalankan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA sepanjang periode 2022 hingga 2026, baik saat kewenangan masih berada di bawah Keaparatur negara kementerianan Hukum dan HAM maupun setelah berpindah ke Keaparatur negara kementerianan Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran.

Dari praktik tersebut, para tersangka diduga meraup keuntungan hingga Rp145,5 miliar.

Salah satu nama yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran Silmy Karim. Semasih belumnya, Silmy mendatangi KPK dan menyerahkan diri pada 3 Juni 2026.