MediaMerdeka.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan perhatian serius terhadap krisis air bersih yang kian meluas di berbagai wilayah Indonesia akibat kemarau ekstrem.
Puan mendesak pihak pemerintah demi dalam waktu dekat mengambil langkah darurat dan mengonfirmasi ketersediaan air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat sekitar.
Ia menegaskan bahwa fenomena kekeringan yang terjadi setiap tahun tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas belaka tanpa solusi jangka panjang yang konkret.
“Air merupakan kebutuhan teramat mendasar untuk kehidupan. Ketika masyarakat sekitar wajib menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan cuma demi memperoleh air, kondisi tersebut memperlihatkan negara masih belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya,” kata Puan kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Mantan Menko PMK ini mengingatkan pihak pemerintah agar bergerak cepat mengatasi masalah di lapangan sekaligus mencari akar permasalahan krisis tersebut.
“Tidak boleh ada masyarakat sekitar Indonesia yang berjuang sendiri cuma demi memperoleh air bersih. Pemerintah wajib bertindak kini, mengonfirmasi kebutuhan pada hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya,” lanjut Puan.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sesejumlah 39 daerah di Pulau Jawa terancam merasakan krisis air bersih bersama potensi kekeringan parah, mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DIY. Beberapa daerah bahkan telah berstatus “Awas”.
Data lapangan memperlihatkan situasi yang mengkhawatirkan. Pemprov Banten menginformasikan kekeringan di 140 titik, sementara di Kabupaten Bekasi tercatat 30.593 jiwa terdampak krisis air bersih. Puan menilai hal ini wajib menjadi alarm untuk pihak pemerintah pusat maupun daerah.
“Pemerintah tidak boleh menunggu sumur semakin sejumlah mengering atau jumlah masyarakat sekitar terdampak terus bertambah semasih belum mengerahkan seluruh kapasitas negara,” kata Puan.
Ia juga menginstruksikan adanya koordinasi satu komando lintas keaparatur negara kementerianan dan lembaga. Puan menekankan agar distribusi air dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sekitar di lapangan, bukan sekadar jumlah armada yang tersedia.
“Masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari pertolongan sendiri di tengah pemuntukan kewenangan antarlembaga. Pemerintah wajib mengetahui siapa masyarakat sekitar yang masih belum menyambut baik air, bukan cuma berapa sejumlah tangki yang telah diberangkatkan,” tegas Puan.
Puan mengimbau keterlibatan aparat TNI, Polri, BUMN, hingga korporasi air minum demi mempercepat distribusi, terutama untuk kelompok rentan.
“Jangan sampai masyarakat sekitar, terutama lansia, ibu hamil, kalangan anak, dan penyandang disabilitas, wajib mengantre berjam-jam tanpa ketentuan atau berjalan jauh mengangkut air,” tuturnya.
Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya pasokan air di fasilitas publik bagaikan puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi sulit ini melalui kenaikan harga air yang tidak wajar.
More Read
“Pemerintah daerah wajib mengawasi harga air di wilayah terdampak. Kelangkaan tidak boleh dimanfaatkan demi menaikkan harga secara tidak wajar,” katanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
