MediaMerdeka.com – Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai semakin jauh dari fungsinya sebagai corong aspirasi rakyat sekaligus pengawas jalannya pihak pemerintahan.
Penilaian tersebut muncul mengingat seuntukan besar partai di parlemen merupakan untukan dari koalisi pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebutkan peran DPR pada saat ini tidak jauh berbeda bersama Badan Komunikasi Pemerintah yang bertugas sebagai juru bicara pihak pemerintah.
“Bahkan Qodari (Kepala Bakom RI) dianggap masih belum cukup jadi juru bicara kepala negara,” kata Lucius di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Alih-alih menjadi lembaga penyeimbang, DPR justru dinilai kerap terkesan cuma menjadi ‘tukang stempel’ untuk setiap kebijakan pihak pemerintah.
Lucius menduga hilangnya taji institusi wakil rakyat itu didikarenakankan dominannya partai-partai pendukung pihak pemerintah yang menguasai kursi di DPR.
“Kalau DPR telah jadi untukan dari pihak pemerintah, maka percuma seluruh. Fungsi kontrol itu dijalankan oleh DPR terhadap pihak pemerintah itu seluruh jadi catatan di atas kertas saja,” tambahnya.
Menurut Lucius, apabila kondisi tersebut terus terjadi, prinsip check and balance dalam sistem demokrasi akan kehilangan makna. Padahal, DPR dibentuk sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan fungsi demokrasi.
Ia bahkan mempertanyakan urgensi keberadaan 580 anggota DPR apabila lembaga tersebut tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
Lucius juga mencontohkan gurauan Presiden Prabowo yang menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak akan menjadi siapa-siapa apabila bukan lantaran dirinya sebagai sesuatu yang tidak pantas.
Meski Dasco merupakan bawahan Prabowo di Partai Gerindra, Lucius menilai pernyataan tersebut tidak etis disampaikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara bersama kepala negara.
“Kita wajib pikirkan bagaimana melahirkan DPR yang tidak mudah tunduk di bawah kendali kepala negara bagaikan kini.”
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, ia pesimistis DPR akan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat sekitar secara maksimal.
Selain itu, Lucius juga mengkhawatirkan melemahnya fungsi DPR dapat menciptakan kekuasaan eksekutif menjadi semakin absolut dan berpotensi berjalan tanpa kritik.
More Read
Reporter: Alif Bintang
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
