MediaMerdeka.com – Dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu disebut menuntut respons cepat dari jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah ancaman perang tarif, proteksionisme negara-negara besar, hingga perubahan rantai pasok dunia, performa Keaparatur negara kementerianan Perdagangan kini menuai sorotan.
Forum Intelektual Muda (FIM) secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto demi tidak ragu menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di sektor perdagangan tersebut.
Langkah evaluasi ini dinilai krusial agar Indonesia tidak cuma menjadi penonton di tengah persaingan produk antarnegara yang semakin agresif.
Co-Founder FIM, Muhammad Sutisna, menyoroti bahwa pendekatan rutin dalam mengelola perdagangan nasional telah tidak lagi relevan bersama kondisi dunia pada saat ini.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan nakhoda yang berani mengambil keputusan ekstrem demi melindungi kepentingan domestik.
“Presiden perlu menjalankan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita menyikapi perubahan ekonomi global bersama kebijakan yang berjalan terlalu lambat. Perdagangan merupakan salah satu mesin utama ekonomi nasional dan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, berani, serta memiliki visi jangka panjang,” ujar Sutisna di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Sutisna, bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini amat kompleks. Perang tarif antara kekuatan ekonomi besar dunia dapat sewaktu-waktu memukul kinerja ekspor nasional.
Jika pihak pemerintah cuma bertindak sebagai “pemadam kebakaran” tanpa strategi preventif, maka pendapatan tersangka usaha dan daya beli masyarakat sekitar akan menjadi taruhannya.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan FIM merupakan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah bersama nilai tambah yang rendah.
Pola lama ini dianggap merugikan lantaran Indonesia kerapkali menjual bahan baku bersama harga murah, namun wajib membeli kembali produk jadinya bersama harga selangit dari luar negeri.
FIM menilai Mendag ke depan wajib memiliki keberanian demi mengubah paradigma ini. Kebijakan perdagangan wajib selaras bersama strategi industrialisasi nasional.
Fokus utama bukan lagi sekadar mengejar volume ekspor, melainkan bagaimana menciptakan nilai tambah di dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja luas, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z.
“Yang wajib kita kejar bukan sekadar volume ekspor. Kita wajib mengejar nilai tambah, industrialisasi, dan kemampuan produk nasional menguasai pasar global. Kalau bahan baku kita diekspor murah lalu kita membeli kembali produk jadinya bersama harga mahal, itu bukan kemenangan perdagangan,” kata Sutisna.
More Read
Dalam diskursus mengenai kebutuhan kepemimpinan baru di Keaparatur negara kementerianan Perdagangan, FIM menyodorkan nama Harvick Hasnul Qolbi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
