MediaMerdeka.com – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai tidak cuma memunculkan pertanyaan mengenai kepemimpinan bank sentral.
Langkah itu sekaligus menguatkan persepsi adanya pergeseran aparatur negara-aparatur negara strategis yang berasal dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di saat bersamaan, dinamika tersebut dinilai berpotensi menggerus independensi BI sebagai otoritas moneter.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana menilai publik mengawali membaca adanya pola pergantian figur-figur yang selama ini mengisi posisi strategis negara.
“Hal yang dikhawatirkan juga itu merupakan ini sesuatu yang wajib dipahami juga secara politisnya. Orang-orangnya Presiden Jokowi itu coba digantikan oleh itu tadi tanda kutip, orang-orang yang ada di dalam pihak pemerintahannya yang duduk di eksekutif kini,” kata Yudistira kepada MediaMerdeka.com, Senin (27/7/2026).
Disampaikan Yudistira, persepsi tersebut muncul setelah posisi yang berganti merupakan jabatan-jabatan yang amat menentukan arah kebijakan negara.
Mulai dari Menteri Keuangan, BUMN hingga terbaru Bank Indonesia.
Sehingga tak dapat dipungkiri ketika publik lantas tidak memandang pergantian tersebut sebagai pergantian biasa, melainkan untukan dari perubahan konfigurasi kekuasaan.
“Dan ini ada tempat-tempat yang amat-amat seksi, krusial ya, posisi pengambil kebijakan fiskal, pengambil kebijakan moneter. Menteri Keuangan ganti. Terus ini ganti juga… ya itu, kayak ada penggusuran orang-orang rezim lama,” ucapnya.
Menurut Yudistira, kondisi tersebut menjadi semakin sensitif setelah menyangkut Bank Indonesia yang secara hukum merupakan lembaga independen.
Ketika muncul kesan bahwa pergantian pimpinan BI dipengaruhi kepentingan politik, maka kepercayaan tersangka pasar terhadap independensi bank sentral berpotensi ikut terkikis.
“Kalau hemat saya itu, ini sebenarnya isu yang telah lama muncul. Isunya independensi BI. Di mana lembaga BI ini kan sewajibnya independen bersama tujuan utamanya merupakan stabilitas kurs rupiah,” tandasnya.
Ia menilai sinyal tersebut sebenarnya telah dibaca pasar sejak sejumlah waktu terakhir. Mulai dari kebijakan burden sharing, masuknya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, hingga berbagai pernyataan pihak pemerintah mengenai hubungan BI bersama pihak pemerintah dinilai memperkuat persepsi bahwa independensi bank sentral mengawali tergerus.
“Ini hal-hal yang direspons pasar itu, dan juga ya kita bicara dari di sini aspek jelas politis ya, bahwasanya BI ini sedang disetir,” ucapnya.
More Read
Respons pasar terhadap mundurnya Perry memang masih relatif terkendali. Menurut dia, hal itu tak lepas dari jabatan Gubernur BI sementara yang diisi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sesuai amanat undang-undang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
